GORONTALO — Rapat koordinasi tingkat tinggi itu berlangsung di Ruang Dulohupa, Lantai 3, Kantor Gubernur Gorontalo. Selain Pemprov dan OJK, pertemuan menghadirkan utusan dari pemerintah kabupaten dan kota se-provinsi.
Perluasan akses keuangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas untuk membuka peluang usaha baru. Sasaran berikutnya adalah memperkuat kesejahteraan ekonomi warga melalui layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau.
Apa Peran TPAKD di Daerah
TPAKD bertugas mendorong masyarakat memperoleh akses keuangan yang inklusif dan produktif. Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha menjadi salah satu instrumen utama yang diandalkan.
Program ini juga menyasar peningkatan pendapatan warga dan pengembangan sektor ekonomi unggulan di tiap kabupaten dan kota. Kolaborasi lintas daerah dinilai kunci karena kendala akses modal tidak seragam antarwilayah.
Evaluasi Capaian hingga Triwulan III 2026
Forum tersebut menjadi kesempatan meninjau perkembangan program TPAKD sampai Triwulan III 2026. Hasil evaluasi dipakai untuk mengungkap kendala pelaksanaan di lapangan.
Temuan itu sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan agar program lebih efektif dan tepat sasaran. Perwakilan kabupaten dan kota diminta membawa data perkembangan dari daerah masing-masing.
Dukungan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha
Pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha kecil menempati porsi penting dalam agenda rapat. Pemerintah daerah berharap skema pembiayaan yang ada bisa lebih mudah diakses warga yang selama ini terkendala agunan.
Penguatan sektor ekonomi unggulan daerah juga dibahas sebagai jalan menambah pendapatan masyarakat. Setiap daerah memiliki komoditas andalan yang berbeda, sehingga pendekatannya perlu disesuaikan.
Kolaborasi Kabupaten dan Kota Jadi Kunci
Pertemuan mempertemukan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi antarlembaga dianggap menentukan keberhasilan perluasan layanan keuangan di daerah.
Pemprov Gorontalo dan OJK berperan sebagai penyelenggara, sementara kabupaten dan kota menjadi pelaksana di tingkat wilayah. Pola kerja itu diharapkan mempersempit kesenjangan akses keuangan antara daerah maju dan tertinggal.
