GORONTALO — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo Muhammad Amin memimpin langsung konsultasi tersebut. Komisi III membidangi Keuangan di lembaga legislatif itu. Agenda utamanya memperkuat komunikasi dengan BPBD provinsi, terutama menghadapi potensi bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini.
Pertemuan berlangsung di ruang Pusdalops PB BPBD Provinsi Gorontalo. Selain soal kebencanaan, kedua pihak menyinggung perkembangan tindak lanjut upaya Gubernur Gorontalo melalui BPBD provinsi mengenai anggaran pembangunan jembatan di Kabupaten Boalemo yang bersumber dari BNPB.
Mengapa DPRD Butuh Bekal Literasi Kebencanaan
Amin menilai pemahaman soal kebencanaan harus dibangun di atas informasi yang tepat. Karena itu, Komisi III meminta masukan BPBD agar anggota DPRD punya bekal memadai ketika memberikan edukasi kepada masyarakat.
Materi edukasi itu mencakup ancaman bencana, langkah pencegahan, hingga kesiapsiagaan warga. Menurut Amin, agenda reses jadi kesempatan penting untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut secara langsung ke konstituen.
"Informasi yang diperoleh dari pertemuan diharapkan dapat diolah menjadi materi edukasi yang mudah dipahami warga," kata Amin, sebagaimana dikutip dalam keterangan pertemuan.
Reses sebagai Kanal Edukasi, Bukan Sekadar Serap Aspirasi
Anggota DPRD, kata Amin, tidak hanya dituntut menyerap aspirasi saat reses. Mereka juga bisa berperan menyampaikan informasi yang membantu warga menghadapi risiko di lingkungan masing-masing.
Tujuannya agar kesadaran terhadap risiko bencana tidak hanya muncul ketika keadaan darurat terjadi. Edukasi yang rutin dinilai lebih efektif membangun kesiapsiagaan di tingkat kampung dan kelurahan.
Sinergi BPBD dan DPRD diharapkan membuat informasi kebencanaan lebih luas menjangkau masyarakat. Kolaborasi itu sekaligus mendukung tindak lanjut kebutuhan warga yang terungkap dalam reses.
Anggaran Jembatan BNPB Masih Dibahas
Soal jembatan, pertemuan di Pusdalops PB membahas tindak lanjut anggaran pembangunan dari BNPB. Gubernur Gorontalo menempuh jalur BPBD provinsi untuk urusan tersebut.
Belum ada rincian nominal maupun lokasi jembatan yang disampaikan dalam pertemuan itu. Komisi III dan BPBD Provinsi Gorontalo sepakat menindaklanjuti pembahasan pada pertemuan berikutnya.
