GORONTALO — Polemik pembongkaran bekas rumah Jawatan Kantor Pos di Gorontalo semakin memanas setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti sikap Wali Kota yang tetap bersikukuh menghancurkan bangunan berstatus cagar budaya itu. Di tengah riuhnya perbincangan, beredar kabar bahwa kemarahan menteri tersebut dipicu oleh campur tangan Gubernur Gorontalo yang sebelumnya bertemu dengan Fadli Zon.
Murni Urusan Hukum, Gubernur Tak Punya Kewenangan
Isu itu langsung disanggah tegas oleh Jubir Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato. Kepada wartawan, ia menyatakan bahwa proses pembongkaran gedung bersejarah tersebut telah bergulir di ranah hukum dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan gubernur.
"Pembongkaran eks rumah jawatan kantor pos itu murni masalah hukum, prosesnya pun sudah naik tahap sidik, Gubernur tidak memiliki kewenangan dalam persoalan cagar budaya tersebut," ungkap Alvian Mato.
Wali Kota Diminta Fokus Hadapi Proses Hukum
Pernyataan itu sekaligus menyindir langkah Wali Kota yang dianggap tengah mencari pembenaran atas tindakannya. Alvian menilai bahwa wacana yang mengaitkan gubernur dengan keputusan pembongkaran hanya akan mengaburkan persoalan utama.
Ia mengingatkan agar kepala daerah tersebut fokus menyelesaikan perkara yang telah ditangani Polda Gorontalo. "Jika ini bentuk kelalaian wali kota, baiknya jangan mencari kambing hitam untuk mempersalahkan orang lain," tegas Alvian.
Pertemuan dengan Menteri untuk Usulan Pahlawan Nasional
Lebih lanjut, Alvian meluruskan bahwa agenda pertemuan Gubernur Gorontalo dengan Menteri Kebudayaan sama sekali bukan untuk membahas pembongkaran bangunan. Pertemuan tersebut murni dalam rangka memperjuangkan gelar pahlawan nasional bagi dua tokoh asal Gorontalo.
"Kunjungan gubernur saat itu adalah untuk memperjuangkan H.B. Yasin dan dr. Aloe Saboe sebagai pahlawan nasional," ujarnya. Ia berharap publik tidak salah tafsir terhadap hubungan antara dua agenda yang berbeda itu.
