GORONTALO — Pertemuan silaturahmi Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dengan legenda politik daerah, Adhan Dambea, berubah menjadi ruang pesan politik. Di hadapan pemimpin baru itu, Adhan menyampaikan peringatan keras agar Ismail tak terjerumus pada persoalan yang sama seperti pendahulunya, Hamka Hendra Noer, yang dikabarkan memiliki vila di Gorontalo.
"Jangan ikut-ikutan beli vila," ujar Adhan menirukan pesannya kepada Ismail Pakaya dalam perbincangan tertutup tersebut.
Dana Rp 4 Miliar dari Sumbangan Pegawai
Perhatian Adhan justru lebih tajam pada kelanjutan dana pembangunan Masjid Raya Islamic Center. Ia menegaskan, dana senilai Rp 4 miliar yang dihimpun dari pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo itu harus segera diperjelas statusnya.
Adhan mengungkapkan, akar persoalan bermula dari pembentukan Yayasan Pembangunan Islamic Center yang diketuai Zainudin Hasan pada masa kepemimpinan Pj Gubernur Zudan Arif Fakrulloh tahun 2011 silam. Saat itu, DPRD melalui Komisi I yang ia pimpin telah menyarankan agar pemprov membentuk panitia pembangunan masjid yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, bukan sebuah yayasan.
Desakan Agar Dana Ditarik ke Kas Pemprov
Ketika masih menjabat anggota DPRD Provinsi, Adhan mengaku terus mendesak agar uang sumbangan pegawai tersebut ditarik dari pengelolaan yayasan dan disimpan di kas daerah. Namun, desakan itu tak kunjung membuahkan hasil hingga masa kepemimpinannya berakhir.
"Ini prakarsa pak Zudan saat menjadi Penjabat Gubernur 2011 silam. Harus ditelusuri nasib dana tersebut, apakah masih di yayasan atau sudah ditarik, demikian pula dengan jumlahnya," kata Adhan yang kini menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo.
Rekam Jejak Ketegasan Adhan di DPRD
Kekhawatiran terhadap pengelolaan dana publik ini bukan tanpa dasar. Sejumlah mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menilai, Adhan Dambea dikenal sebagai sosok yang disegani, bahkan ditakuti, karena ketegasannya mengawasi jalannya pemerintahan. Ketegasan itu pula yang membuatnya tak terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD kala itu.
"Kalau tak salah beliau hanya dapat 16 suara dari 45 suara ketika itu, semua takut kalau beliau yang jadi Ketua BK, bahkan di Banggar beliau tidak masuk karena pasti semua akan dibuat pusing," ungkap seorang mantan anggota dewan.
Ketegasan Adhan juga pernah terlihat dalam pengawasan perjalanan dinas. Dalam satu kesempatan, ia memergoki sejumlah anggota dewan yang berganti pakaian untuk berfoto saat kegiatan kunjungan. Adhan pun langsung memanggil pegawai pendamping dan mengingatkan mereka untuk tidak berani membuat SPPD fiktif, karena ia tak segan melaporkannya ke kejaksaan.
