BONE BOLANGO — Penanganan tiga penyakit menular utama di Bone Bolango, yakni AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, resmi diarahkan ke pola baru yang lebih berkelanjutan. Pemerintah kabupaten tak ingin program penanggulangan ATM lagi-lagi berhenti saat pendanaan eksternal atau program donor selesai.
Persoalan ATM disebut bukan sekadar masalah medis. Sri Mulyani mengatakan, di dalamnya terkait erat dengan kemiskinan, mobilitas penduduk, perilaku dan lingkungan, akses layanan kesehatan, hingga stigma dan diskriminasi yang masih terjadi di masyarakat.
“ATM membutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas program, lintas sumber pembiayaan dan berbasis masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam forum yang digelar Kamis (27/8/2026) itu.
Bappeda Jadi Orkestrator, Bukan Sekadar Dinas Kesehatan
Dalam pola baru ini, Bappeda Litbang Bone Bolango mengambil posisi sebagai orkestrator atau pengarah utama. Peran ini memastikan isu ATM masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Konsekuensinya, program antar-OPD harus tersambung. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPMD, Disdukcapil, hingga pemerintah desa diminta terlibat aktif. Dunia usaha, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan media juga ditempatkan sebagai mitra strategis, bukan penonton.
Skema Social Contracting untuk Gantikan Peran Donor
Salah satu terobosan yang didorong adalah skema social contracting. Ini adalah kerja sama formal antara pemerintah dengan organisasi masyarakat atau komunitas yang punya kemampuan menjangkau kelompok sasaran secara langsung.
Melalui skema ini, komunitas bisa diperkuat untuk melakukan edukasi, penjangkauan pasien, pendampingan pengobatan, investigasi kontak, hingga surveilans berbasis masyarakat. Harapannya, layanan yang selama ini efektif dijalankan komunitas tidak lagi mati ketika dukungan donor berakhir.
Pembiayaan ATM Tak Lagi Bergantung APBD Saja
Pemerintah kabupaten juga mendorong diversifikasi sumber pembiayaan. Selain APBD, penanganan ATM bisa memanfaatkan APBN/DAK, Dana Desa sesuai ketentuan, dukungan BUMN/BUMD, dana CSR/TJSL perusahaan, hingga sektor swasta dan mitra pembangunan.
Namun, Sri Mulyani menekankan semua sumber dana itu harus dipadukan tanpa tumpang tindih dan tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Koordinasi yang ketat diperlukan agar tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri.
Tujuh Tahapan dan Lima Langkah Konkret
Untuk memastikan gagasan ini tidak berhenti sebagai wacana, Bone Bolango menyiapkan model kemitraan melalui tujuh tahapan. Dimulai dari pemetaan masalah, sinkronisasi perencanaan, penentuan mitra, mekanisme kerja sama, pelaksanaan, monitoring, hingga perluasan praktik yang terbukti efektif.
Selain itu, ada lima langkah konkret yang langsung didorong, yaitu:
- Pemetaan program dan kebutuhan pembiayaan.
- Integrasi isu ATM dalam perencanaan daerah.
- Konsolidasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.
- Penjajakan skema social contracting dengan komunitas.
- Monitoring dan evaluasi bersama secara berkala.
“Keberhasilan program ATM tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi dari seberapa kuat sistem yang kita bangun untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.
