GORONTALO — Nezar Patria mengungkapkan bahwa dilema yang dihadapi Indonesia atas kehadiran AI generatif sangat nyata. Teknologi ini telah mengubah cara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat, sehingga kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor krusial.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Nezar dalam pelatihan yang digelar secara daring tersebut.
Paparan AI di ASEAN Capai Satu dari Empat Pekerja
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Nezar merujuk pada laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang mencatat hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. Angka ini menjadi sinyal bahwa dampak teknologi tidak bisa dianggap sebagai topik akademis belaka.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.
Lebih jauh, Nezar menilai dampak AI tidak hanya berhenti pada persoalan lapangan kerja. Potensi perubahan struktur pekerjaan ini juga berisiko memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal secara keseluruhan.
Mengapa ASN Harus Melek AI?
Dalam konteks pemerintahan, peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi ASN menjadi prioritas. Hal ini dinilai penting karena mereka terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan di sektor ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital.
Nezar menegaskan, tanpa pemahaman yang memadai tentang cara kerja AI, risiko yang ditimbulkannya, serta potensi bahayanya, kebijakan pemerintah berisiko tertinggal dari laju teknologi.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.
Penguatan kompetensi ini diharapkan berorientasi pada kesiapan jangka panjang, mencakup literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Dengan kapasitas tersebut, ASN dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus membangun tenaga kerja nasional yang tangguh.
Regulator Berpengetahuan, Bukan Reaktif
Selain kompetensi individu, Nezar menekankan kesiapan menghadapi AI harus ditopang tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman teknologi yang mendalam, agar tidak terjebak pada respons yang berlebihan atau justru kontraproduktif.
“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” katanya.
Pendekatan ini dinilai penting agar transformasi AI dapat dikelola sejak dini, sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian nasional. Nezar berharap pelatihan ini membekali seluruh pihak untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif. “Saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI,” tandasnya.
