GORONTALO — Adhan Dambea memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) pada Minggu (17/5) malam. Dalam forum itu, ia meminta para pejabat wilayah menanggalkan ego sektoral dan menghentikan kebiasaan “pamer jabatan” tanpa kontribusi riil bagi warga yang sedang kesusahan.
“Saya selalu sampaikan bahwa lurah-lurah ini jangan cuma setel (gaya), tapi tidak berguna pada rakyat. Lurah, camat, jangan cuma setel, ‘Oh, saya camat, saya lurah,’ tapi tidak ada manfaat untuk rakyat,” tegas Adhan dengan nada tinggi.
Warga Laporkan Lambatnya Penanganan Banjir ke Ponsel Pribadi Wali Kota
Ketegasan Adhan bukan tanpa alasan. Banyak aduan warga masuk langsung ke ponsel pribadinya, terutama soal lambatnya penanganan dampak cuaca ekstrem dan banjir di tingkat kelurahan dan kecamatan. Fenomena ini, menurut Adhan, menjadi bukti adanya sumbatan komunikasi antara pemerintah tingkat bawah dengan masyarakat.
“Saya minta pada camat, lurah untuk selalu di lapangan, ya. Agar masyarakat ada musibah langsung mereka untuk konsultasi pada pemerintah. Jangan nanti mereka lapor ke saya,” tambahnya.
Hak Warga atas Pelayanan Responsif Setelah Bayar Pajak
Di akhir arahannya, Adhan mengingatkan bahwa masyarakat Kota Gorontalo telah menunaikan kewajiban mereka secara taat, mulai dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga retribusi kebersihan. Ia menegaskan, sudah menjadi hak mutlak bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang responsif dan perlindungan maksimal dari pemerintah.
“Masyarakat sudah bayar PBB, bayar retribusi. Mereka berhak dapat pelayanan cepat. Jangan sampai mereka justru kesulitan saat butuh bantuan,” ujar Adhan.
Rakorev ini menjadi peringatan bagi seluruh camat dan lurah di Kota Gorontalo untuk segera turun ke lapangan dan memastikan setiap keluhan warga tertangani tanpa harus menunggu laporan langsung ke wali kota.
