GORONTALO — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Gorontalo, Dr. Rahmat Feri Pontoh, meneken PKS bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Dr. Drs. Zuchri Abdussamad. Penandatanganan berlangsung di lingkungan kampus dan disaksikan Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo Raymond J. H. Takasenseran serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dr. Candrafriandi Achmad.
Ruang lingkup kesepakatan mencakup kolaborasi peningkatan kualitas kebijakan di bidang hukum. Kedua pihak memanfaatkan sumber daya dan kapasitas masing-masing, dengan UNG diarahkan menyumbang dukungan keilmuan.
Akademisi UNG Dilibatkan dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Bentuk dukungan itu berupa keterlibatan akademisi, penelitian, serta pengembangan kajian. Hasil kajian diproyeksikan menjadi landasan penyusunan rekomendasi kebijakan hukum sesuai kebutuhan daerah.
Menurut Kanwil, pembangunan hukum membutuhkan sokongan kajian akademis dan rekomendasi yang berkontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi tolok ukur akhir dari kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Raymond Takasenseran: Kolaborasi Pemerintah dan Kampus Perlu Terus Diperkuat
Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo Raymond J. H. Takasenseran menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat.
"Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat karena pembangunan hukum membutuhkan dukungan kajian akademis serta rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Raymond.
Lewat PKS ini, kedua pihak berharap mengembangkan berbagai bentuk kerja sama lanjutan. Fokusnya tetap pada pengkajian kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan kualitas pembangunan hukum di Provinsi Gorontalo.
Ruang Pertukaran Pengetahuan antara Pemerintah dan Akademisi
Kesepakatan juga dibuka sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara unsur pemerintahan dan kalangan akademisi. Kanwil menargetkan lahirnya kebijakan hukum yang lebih berkualitas dan tepat sasaran dari proses tersebut.
Bagi Kanwil Kemenkum, penguatan kapasitas SDM di jajarannya menjadi salah satu kebutuhan yang ingin dijawab melalui kerja sama ini. Sementara UNG mendapat jalur penerapan kajian akademik pada persoalan hukum yang riil di daerah.
