GORONTALO — Yana Yanti Suleman menegaskan bahwa penyelenggaraan KLA bukan sekadar memenuhi indikator penilaian atau melengkapi dokumen evaluasi. Menurutnya, KLA adalah wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memperoleh haknya, mendapat perlindungan, serta tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan ramah anak.
Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo itu diikuti perwakilan perangkat daerah dari enam kabupaten/kota. Yakni Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo.
Lima Klaster Hak Anak Jadi Fokus Pemenuhan Indikator
Yana meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memberi perhatian serius pada pemenuhan indikator KLA, baik aspek kelembagaan maupun lima klaster hak anak. Setiap perangkat daerah diharapkan mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Ia juga mengarahkan agar tiap daerah mengidentifikasi indikator yang sudah terpenuhi maupun yang masih butuh penguatan. Kelengkapan data dan bukti dukung harus dipastikan valid, mutakhir, sistematis, dan sesuai kondisi pelaksanaan program di lapangan.
"Jangan sampai kita hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi ketika evaluasi dilaksanakan. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana seluruh kebijakan dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak," kata Yana.
Enam Daerah Diminta Susun Langkah Tindak Lanjut Konkret
Dalam kegiatan itu, peserta menerima materi soal Kebijakan dan Strategi Percepatan Penyelenggaraan KLA 2026 dari Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pemenuhan Hak Anak (KHPPHA) Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo. Materi berikutnya membahas mekanisme Evaluasi KLA, pemenuhan indikator kelembagaan, serta peran Gugus Tugas KLA di tingkat kabupaten/kota.
Sesi identifikasi pemenuhan indikator dan kelengkapan data menjadi ruang diskusi untuk memetakan capaian, kendala, dan kebutuhan tiap daerah. Dari pembahasan itu, masing-masing kabupaten/kota diharapkan memperoleh gambaran lebih jelas soal kondisi pemenuhan indikator KLA sekaligus menyusun strategi percepatan sesuai karakteristik wilayahnya.
Agenda dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mengoptimalkan peran Gugus Tugas KLA, mempercepat pemenuhan indikator, serta meningkatkan kualitas dan validitas data dukung evaluasi.
Bukan Sekadar Mengejar Predikat
Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo berharap komitmen yang dibangun lewat kegiatan ini ditindaklanjuti konsisten oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota, dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi enam kabupaten/kota menjadi kunci mendorong pembangunan daerah berperspektif anak.
Yana berharap enam kabupaten/kota memperkuat koordinasi, saling mendukung, dan menyusun langkah tindak lanjut konkret untuk mempercepat penyelenggaraan KLA di daerah masing-masing. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diharapkan menjadi bagian integral dari setiap kebijakan dan program pembangunan.
Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, menurut Dinas PPPA-PMD Gorontalo, bukan soal mengejar predikat. Yang dikejar adalah lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi setiap anak di Provinsi Gorontalo.
