LIMBOTO — Sosialisasi Digitalisasi Tata Kelola Pengumpulan dan Pelaporan ZIS diikuti para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan kecamatan. Mereka menjadi ujung pelaksana perubahan sistem, terutama untuk dana yang dihimpun dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.
Mengapa Zakat ASN Perlu Sistem Digital
Kepercayaan masyarakat disebut menjadi kunci keberhasilan pengelolaan zakat. Dana yang dihimpun dari umat bukan sekadar angka dalam laporan administrasi, tetapi membawa harapan besar untuk membantu warga yang membutuhkan.
Dengan mekanisme pelaporan berbasis teknologi, proses penghimpunan hingga penyaluran dana dapat dipantau lebih mudah, cepat, dan terukur. Perubahan menuju sistem digital diharapkan menghadirkan pengelolaan ZIS yang lebih tertib dan terbuka.
Sekda Minta Pengurus UPZ Siap Ikuti Perubahan
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menekankan pentingnya kesiapan seluruh pengurus UPZ dalam mengikuti perkembangan tersebut. Kesiapan itu menjadi syarat agar digitalisasi tidak berhenti di sosialisasi, tetapi berjalan di tingkat OPD dan kecamatan.
Pemerintah kabupaten menempatkan digitalisasi sebagai jembatan untuk memperkuat pengelolaan dana umat. Harapannya, kepercayaan masyarakat meningkat dan manfaat zakat lebih pasti sampai ke penerima yang berhak.
Yang Dipantau dari Sistem Baru
Pemantauan mencakup dua ujung sekaligus: penghimpunan dan penyaluran. Pelaporan digital membuat kedua proses itu terekam, sehingga potensi selisih data antara setoran ASN dan dana yang disalurkan lebih mudah ditelusuri.
Bagi pengurus UPZ, perubahan ini menuntut pencatatan yang rapi sejak di tingkat unit. Sosialisasi di Ruang Dulohupa menjadi titik awal penyesuaian kerja mereka sebelum sistem berjalan penuh.
Dana Umat dan Pertanggungjawaban Publik
Zakat dari ASN memiliki karakter berbeda dari infak masyarakat umum karena dipotong rutin dari penghasilan. Ketertiban administrasi menjadi sorotan utama, sebab dana itu melekat pada pertanggungjawaban publik.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum merinci jadwal penerapan penuh sistem digital ini. Yang ditegaskan, arah kebijakannya sudah dipilih: pengelolaan ZIS berpindah dari cara manual ke pelaporan berbasis teknologi.
