GORONTALO — Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Sanco Simanullang menyebut capaian perlindungan pekerja di provinsi itu terus menanjak. Tahun lalu Gorontalo memimpin kawasan Sulawesi dan Maluku sekaligus menempati peringkat kelima nasional, lalu bergerak ke posisi keempat berdasarkan pemantauan terbaru lembaganya.
Peningkatan itu dinilai membuka jalan bagi Gorontalo untuk mengejar posisi teratas. Sanco menyampaikan hal tersebut saat berbincang dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Bupati Boalemo Rum Pagau, dan Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar di stan BPJS Ketenagakerjaan pada FINEXPO Bulan Inklusi Keuangan 2026, Sabtu (31/10/2026) malam.
Dari Peringkat Kelima ke Keempat, Lalu ke Puncak
Menurut Sanco, lompatan satu peringkat dalam setahun menunjukkan ruang perbaikan masih terbuka lebar. Ia menantang seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama menuju posisi pertama.
"Kalau tahun lalu kita sudah berada di peringkat kelima nasional dan sekarang bergerak ke peringkat keempat, mengapa kita tidak berusaha bersama untuk mencapai peringkat pertama? Ini peluang yang harus kita perjuangkan bersama," ujar Sanco.
Gubernur Gusnar Ismail menyambut gagasan percepatan UCJ. Ia meminta rencana itu segera dibahas lintas sektor melalui tim bersama.
"Silakan dibahas dan disiapkan tim secara bersama-sama, segera duduk dan dibahas bersama," kata Gubernur.
Arahan tersebut dinilai penting karena perluasan kepesertaan tidak bisa hanya dibebankan ke BPJS Ketenagakerjaan. Diperlukan dukungan kebijakan, penganggaran, pendataan, hingga partisipasi pemerintah kabupaten dan kota.
Boalemo Siapkan Anggaran Perlindungan Petani di APBD 2027
Dukungan konkret datang dari Kabupaten Boalemo. Bupati Rum Pagau menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah perlindungan pekerja yang akan diperjuangkan lewat APBD Tahun Anggaran 2027.
Prioritasnya memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, terutama petani yang jumlahnya besar di Boalemo. Rum Pagau juga mengajak perusahaan ikut menanggung pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
"Sudah kita siapkan, bahkan melibatkan dan mengimbau kontribusi perusahaan-perusahaan lewat CSR. Kita bergotong royong semua, termasuk juga petani-petani lewat Dinas Pertanian," ungkapnya.
Langkah itu menyasar petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi, dan pelaku UMKM yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Sanco menilai inisiatif Boalemo bisa menjadi pengungkit percepatan UCJ bila didukung pendataan pekerja yang akurat.
Lima Langkah yang Ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan
Untuk mengejar posisi teratas, Sanco membeberkan lima strategi kolaboratif yang bisa dijalankan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan industri jasa keuangan.
- Memperkuat komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan dan penganggaran perlindungan pekerja sesuai ketentuan.
- Mengoptimalkan kontribusi perusahaan lewat CSR bagi pekerja rentan yang belum mampu membayar iuran mandiri.
- Memperluas kepesertaan pekerja informal, khususnya petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi, dan pelaku UMKM.
- Melibatkan OPD, pemerintah desa, perbankan, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan komunitas dalam edukasi serta perluasan kepesertaan.
- Membangun sistem pemantauan bersama hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa agar perkembangan dievaluasi berkala.
Sanco menegaskan percepatan UCJ bukan pekerjaan satu lembaga. Kolaborasi lintas pihak dinilai akan memperbesar dampak bagi pekerja.
"Ini sebenarnya bukan semata-mata pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pemerintah daerah, perusahaan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, dampaknya akan jauh lebih besar. Kita ingin semakin banyak pekerja terlindungi dan Gorontalo bisa mencatatkan prestasi nasional," tegasnya.
Kehadiran Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar dalam pertemuan itu membuka ruang penguatan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan industri jasa keuangan. FINEXPO Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Citimall Gorontalo menjadi ajang mempertemukan pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, dan dunia usaha untuk memperluas perlindungan pekerja di Gorontalo.
