GORONTALO — Penyidik KPK terus merampungkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu langkah terbaru adalah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bobby Rizaldi, anggota BPK, yang dinilai memiliki informasi penting terkait transaksi dan proses pengadaan yang diduga bermasalah.
Posisi Bobby Rizaldi dalam Rantai Perkara
Bobby bukanlah tersangka dalam kasus ini. Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, penyidik meyakini keterangannya krusial untuk menjembatani temuan audit dengan praktik di lapangan. Sebagai anggota BPK, Bobby memiliki akses dan pemahaman terhadap laporan keuangan daerah serta hasil pemeriksaan yang mungkin menjadi celah terjadinya dugaan suap.
“Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dijadwalkan dalam waktu dekat. Kami harap ia kooperatif,” ujar juru bicara KPK di Jakarta, kemarin. Lembaga antirasuah itu belum merinci secara gamblang materi pemeriksaan yang akan didalami dari Bobby.
Modus dan Kerugian Negara yang Didalami
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Muara Enim beberapa waktu lalu. Dari OTT tersebut, penyidik mengamankan sejumlah uang dan dokumen yang mengarah pada praktik mark-up harga dan suap kepada pejabat pembuat komitmen. Nilai proyek yang diduga dikorupsi mencapai puluhan miliar rupiah, mencakup pengadaan alat kesehatan dan infrastruktur jalan.
Penyidik kini tengah mengkonfirmasi apakah aliran dana tersebut juga menyasar pihak-pihak di luar eksekutif daerah, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum auditor. “Kami tidak ingin berspekulasi. Semua masih dalam proses penyidikan,” tegas penyidik KPK.
Konsekuensi Hukum dan Tindak Lanjut Kelembagaan
Jika terbukti menerima suap atau memberikan keterangan palsu, Bobby Rizaldi bisa terancam pasal suap aktif atau pasal memberikan keterangan tidak benar dalam proses peradilan. Namun, sejauh ini KPK belum menetapkan tersangka baru selain pihak yang sudah ditahan sebelumnya.
BPK sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemanggilan anggotanya. Di internal lembaga pemeriksa keuangan negara, kasus ini menjadi perhatian serius. Sejumlah kalangan mendesak BPK untuk segera melakukan audit internal guna memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi lain dalam pekan ini. Publik menanti apakah kasus ini akan berkembang ke level yang lebih tinggi, mengingat Muara Enim merupakan salah satu daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup besar di Sumsel.
