GORONTALO — Polemik penunjukan AKBP Firman Taufik sebagai Kapolres Boalemo terus bergulir. BEM Provinsi Gorontalo menilai keputusan yang diambil Polda Gorontalo itu bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan kebijakan yang membuka ruang tanya di tengah publik. Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Erlin Adam, menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan menerbitkan surat telegram mutasi.
“Polda harus memberikan penjelasan kepada masyarakat atas keputusan tersebut. Sebab, masyarakat juga bertanya-tanya kok bisa seseorang diduga bermasalah diberi kepercayaan yang cukup besar,” ujar Erlin dalam keterangan resmi yang diterima Kontras.id, Senin (13/7/2026).
Ironi di Tengah Harapan Publik pada Polri
Menurut Erlin, penunjukan AKBP Firman justru menghadirkan ironi. Di saat publik berharap institusi kepolisian semakin tegas menjawab berbagai dugaan yang berkembang, kebijakan ini dinilai justru memperlebar ruang spekulasi. Ia menyoroti bahwa sosok yang sama sebelumnya pernah disebut dalam sejumlah pemberitaan terkait dugaan membekingi aktivitas PETI di Boalemo dan Pohuwato.
“Ini sangat lucu, mana bisa seseorang bermasalah ditunjuk memimpin wilayah yang orang tersebut sempat disebut membekingi aktivitas ilegal di tempat itu,” tegas Erlin, yang juga menjabat sebagai Presiden BEM Universitas Gorontalo (UG).
Dugaan PETI dan Sidang Etik yang Tak Kunjung Jelas
BEM menekankan bahwa sorotan terhadap AKBP Firman bukan muncul tanpa dasar. Dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI telah menjadi perhatian publik, namun hingga kini belum ada putusan sidang etik profesi terhadap yang bersangkutan. Erlin menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menghakimi seseorang, melainkan meminta Polda Gorontalo menjelaskan mengapa figur yang pernah menjadi bagian dari perdebatan publik justru diberikan amanah memimpin wilayah yang berkaitan dengan isu tersebut.
“Kami justru meminta Polda Gorontalo menjelaskan kepada masyarakat mengapa figur yang pernah menjadi bagian dari perdebatan publik diberikan amanah memimpin wilayah yang berkaitan dengan isu yang melibatkannya,” kata Erlin.
Ia menambahkan, diamnya institusi hanya akan membuat tanda tanya berubah menjadi tanda seru. Dalam ruang publik, kekosongan informasi sering kali diisi oleh spekulasi yang terus berkembang. “Kami berharap Polda Gorontalo menjawab polemik ini secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak terkikis oleh persepsi yang dibiarkan tumbuh tanpa penjelasan,” tandasnya.
Tak Ada Respons dari Polda, Nomor Awak Media Diblokir
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polda Gorontalo terkait desakan BEM Provinsi Gorontalo maupun mengenai pertimbangan penunjukan AKBP Firman Taufik sebagai Kapolres Boalemo. Kontras.id mencoba menghubungi Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapan. Namun, nomor telepon awak media ini telah diblokir oleh Kapolda.
Sebelumnya, pada Kamis (9/7/2026), Erlin Adam sudah mengkritik penunjukan AKBP Firman yang menggantikan AKBP Sigit Rahayu. Ia mengaku kaget karena seorang perwira yang masih menunggu sidang etik profesi justru ditempatkan di wilayah yang pernah dikaitkan dengan dugaan aktivitas ilegal. “Terus terang kami kaget. Bagaimana mungkin seorang perwira (AKBP Firman) yang masih menunggu sidang etik profesi justru ditunjuk memimpin wilayah (Boalemo) yang pernah dikaitkan dengan dugaan aktivitas PETI. Menurut kami, keputusan ini sangat janggal,” pungkasnya.
