GORONTALO — Enam kabupaten dan kota di Gorontalo didorong untuk tidak lagi mengelola data secara terpisah. Pemerintah provinsi melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bersama SKALA Gorontalo menggelar workshop pembinaan dan pengawasan tata kelola Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) di Hotel Aston Gorontalo, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah yang membidangi statistik, perencanaan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Pusdatin Kemendagri, dan Kepala Bappeda turut hadir dalam forum penyamaan persepsi implementasi Satu Data Indonesia (SDI) tersebut.
Open Data Gorontalo (PENTAGON) Jadi Tulang Punggung Integrasi
Kepala Diskominfotik Gorontalo M. Trizal Entengo menegaskan bahwa penguatan tata kelola data tidak sekadar soal teknologi. Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun ekosistem kolaborasi antar pemerintah daerah agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
“Open Data Gorontalo (PENTAGON) kami dorong menjadi pusat integrasi data daerah yang mampu menghubungkan berbagai sistem informasi sehingga data tidak lagi dikelola secara terpisah, tetapi menjadi satu sumber data yang valid, terstandar, dan dapat dimanfaatkan bersama,” ujar Trizal dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keberhasilan Satu Data tidak diukur dari banyaknya dataset yang dipublikasikan. Melainkan dari kualitas data sejak proses pengumpulan, pemeriksaan, validasi, hingga pemanfaatannya dalam kebijakan publik. “Harapan kami, setiap perangkat daerah mampu menghasilkan data yang memenuhi prinsip Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, Kode Referensi, dan Data Induk,” tambahnya.
Data Berkualitas Syarat Kebijakan Tepat Sasaran
Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo Masran Rauf mengingatkan bahwa data merupakan fondasi utama penyusunan kebijakan publik. Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk harus dipenuhi. Hanya dengan begitu, data yang dipublikasikan melalui PENTAGON bisa langsung terintegrasi dengan Portal SDPDN Kemendagri maupun Portal Satu Data Indonesia,” kata Masran mewakili Sekda.
Rencana Tindak Lanjut dan Target Integrasi Data
Workshop tidak hanya membahas teori. Peserta juga mendapatkan materi teknis pengembangan PENTAGON, mekanisme kerja sama integrasi data, serta menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Dokumen ini akan menjadi acuan penguatan tata kelola data di masing-masing daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Gorontalo menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Data yang terintegrasi di PENTAGON diharapkan mendukung pelayanan publik, transformasi digital pemerintahan, dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif berbasis bukti.
