GORONTALO — Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan perlunya kerja sama terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penerbit, dan pegiat literasi untuk memastikan ketersediaan bahan bacaan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ia menilai kesenjangan akses terhadap buku dan sumber bacaan berkualitas masih menjadi persoalan struktural yang menghambat peningkatan literasi masyarakat.
Kesenjangan Akses Antardaerah Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Menurut data yang dirujuk Lestari, distribusi bahan bacaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sementara itu, banyak daerah di Indonesia timur dan kawasan perbatasan justru mengalami kekurangan pasokan buku, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini, kata dia, berbanding lurus dengan rendahnya tingkat literasi di wilayah-wilayah tersebut.
"Pemerataan bahan bacaan bukan sekadar soal jumlah buku, tetapi juga bagaimana masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses bacaan yang relevan dan bermutu," ujar Lestari dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, kemarin.
Peran Aktif Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri Buku
Lestari mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan dan distribusi bahan bacaan di wilayahnya. Ia juga meminta pelaku industri perbukuan untuk tidak hanya fokus pada pasar perkotaan, tetapi juga menjangkau segmen pembaca di daerah tertinggal.
Kolaborasi dengan perpustakaan keliling, taman bacaan masyarakat (TBM), dan komunitas literasi lokal dinilai strategis untuk menjembatani keterbatasan infrastruktur. "Inisiatif dari bawah harus didukung oleh kebijakan dari atas. Jangan sampai semangat literasi mati karena buku tidak sampai ke tangan pembacanya," tambah legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.
Literasi Nasional Butuh Akselerasi di Era Digital
Di era digital, tantangan literasi tidak hanya soal buku cetak, tetapi juga ketersediaan konten digital yang edukatif. Lestari mendorong pengembangan perpustakaan digital (e-library) yang bisa diakses masyarakat di daerah dengan keterbatasan sinyal. Ia menilai teknologi bisa menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan, asalkan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil juga dibenahi.
Gagasan ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Pemerataan akses bacaan menjadi salah satu variabel penting dalam perbaikan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia nasional.
Lestari berharap dorongan ini tidak berhenti pada wacana, melainkan diikuti aksi konkret dari seluruh pemangku kepentingan. "Kita butuh gerakan bersama, bukan kerja sendiri-sendiri. Pemerataan bacaan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa," pungkasnya.
