JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan khusus kepada pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo, untuk menggenjot pengendalian inflasi pada paruh kedua tahun 2026. Arahan ini disampaikan menyusul evaluasi capaian pengendalian inflasi semester I yang menunjukkan sejumlah daerah di Indonesia timur masih mencatatkan tekanan harga yang signifikan.
"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," kata Tito dalam keterangan resmi usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa.
Rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Fokus utama pertemuan adalah menyusun strategi pengendalian harga menjelang potensi lonjakan permintaan di akhir tahun.
Tekanan Inflasi dari Sektor Transportasi dan Pangan
Meski secara tahunan inflasi nasional tercatat sebesar 3,34 persen—masih di bawah batas atas target 3,5 persen—pemerintah mewaspadai kenaikan bulanan yang dipicu beberapa faktor. Sektor transportasi, khususnya angkutan udara, menjadi penyumbang terbesar seiring meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur sekolah.
Selain itu, harga komoditas pangan seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras juga terus memberikan tekanan. Untuk itu, Mendagri meminta pemda tidak hanya fokus pada penambahan stok, tetapi juga mengantisipasi hambatan distribusi akibat cuaca ekstrem.
Solusi Distribusi untuk Wilayah Kepulauan
Tito secara spesifik menyoroti tantangan distribusi di wilayah kepulauan yang kerap menghadapi gelombang tinggi. Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar bisa menjadi solusi agar pasokan tetap lancar dan harga kebutuhan pokok masyarakat stabil.
"Langkah-langkahnya menambah suplai," tegas Tito menekankan pentingnya intervensi langsung di tingkat daerah. Ia menambahkan bahwa sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus diperkuat, melibatkan BPS, Perum Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga. Pemerintah pusat memastikan akan terus memonitor perkembangan inflasi di setiap provinsi, termasuk Gorontalo, agar langkah pengendalian bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
