KOTA GORONTALO — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta Tim Satgas BBM dan LPG Provinsi Gorontalo mengambil tindakan sendiri begitu menemukan gangguan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (16/9/2026).
Menurut gubernur, antrean kendaraan yang panjang maupun kemacetan di sekitar SPBU sudah cukup menjadi penanda bahwa ada masalah dalam distribusi BBM bersubsidi. Karena itu, satgas diminta tidak menunggu perintah atasan untuk turun ke lapangan.
Antrean Panjang dan Kemacetan Jadi Penanda Masalah
Gusnar menegaskan, respons cepat menjadi kunci agar persoalan distribusi tidak berkembang menjadi gangguan pelayanan bagi masyarakat. Ia menyebut antrean dan kemacetan di sekitar SPBU sebagai indikator paling kasat mata yang harus segera ditindaklanjuti.
"Jangan nanti menunggu arahan saya dulu. Ketika terjadi antrean panjang atau kemacetan, berarti sudah ada masalah di situ. Segera Tim Satgas bergerak untuk melakukan penertiban," kata gubernur.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kewenangan penertiban tidak perlu menunggu instruksi berjenjang. Satgas BBM dan LPG Provinsi Gorontalo diminta membaca kondisi lapangan secara langsung dan mengambil langkah penertiban sesuai temuan.
Pemantauan Seluruh SPBU di Gorontalo Diperketat
Selain meminta respons cepat, gubernur menginstruksikan peningkatan pemantauan terhadap dinamika di seluruh SPBU di wilayah Provinsi Gorontalo. Setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi BBM bersubsidi harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
"Kesimpulannya, Tim Satgas harus terus memperhatikan dan menertibkan setiap masalah yang terjadi di SPBU," ujarnya.
Penekanan pada pemantauan ini menyasar titik-titik yang selama ini menjadi lokasi antrean, terutama SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi dalam volume besar setiap hari.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Gusnar juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan lintas sektor di lapangan. Koordinasi tersebut dinilai menentukan kecepatan penanganan ketika muncul indikasi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
Dengan respons yang cepat, pemerintah provinsi berharap persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Penertiban di tingkat SPBU menjadi pintu masuk untuk menjaga agar penyaluran tetap tepat sasaran.
