GORONTALO — Rangkaian evaluasi SAKIP 2026 Pemerintah Provinsi Gorontalo memasuki tahap wawancara mendalam yang dilakukan Kementerian PANRB. Proses ini menilai kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Gorontalo secara menyeluruh, bukan hanya kelengkapan dokumen.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo memimpin langsung kehadiran jajaran terkait dalam sesi tersebut. Kehadiran pimpinan daerah itu menjadi penanda komitmen agar penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil dan berdampak nyata bagi warga.
Apa Saja yang Didalami Kementerian PANRB
Evaluator menelusuri sejumlah aspek penyelenggaraan SAKIP. Mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran dan pencapaian kinerja, pelaporan, hingga pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan organisasi.
Bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, tahapan wawancara ini bukan sekadar formalitas evaluasi tahunan. Proses tersebut dipakai untuk meninjau ulang kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
Heriyanto Uwete menyatakan tahapan wawancara mendalam merupakan buah dari persiapan dan asistensi teknis yang dimatangkan bersama seluruh perangkat daerah terkait.
"Evaluasi mendalam oleh Kementerian PANRB hari ini menjadi momentum strategis untuk membuktikan sejauh mana keselarasan antara target perencanaan, pelaksanaan program kerja, dan efektivitas anggaran di lapangan. Melalui tahapan ini, kita ingin memastikan bahwa data kinerja yang disajikan tidak sekadar rapi di atas kertas, melainkan mencerminkan dampak dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Heriyanto, Sabtu (19/9/2026).
Data Kinerja Diminta Mencerminkan Dampak Nyata
Evaluasi ini diharapkan memperkuat keterhubungan antara perencanaan pembangunan, program dan kegiatan perangkat daerah, penggunaan anggaran, serta hasil yang ingin dicapai. Setiap program pemerintah dituntut punya ukuran keberhasilan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Heriyanto menekankan pentingnya pergeseran pola pikir jajaran birokrasi dalam memandang substansi SAKIP. Menurutnya, akuntabilitas harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam tata kelola harian setiap instansi.
"Kami di Biro Organisasi terus mendorong perangkat daerah agar memandang SAKIP bukan semata-mata kewajiban administratif tahunan, melainkan sebagai kompas manajemen kinerja pemerintah daerah. Dengan indikator yang tajam, data capaian yang valid, serta tindak lanjut evaluasi yang konsisten, kita optimistis perolehan nilai SAKIP Provinsi Gorontalo tahun ini akan mencatatkan peningkatan yang positif dan berdampak," tambahnya.
Dorong SAKIP Jadi Kompas Manajemen Harian
Pemprov Gorontalo menyatakan komitmen menyempurnakan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah melalui evaluasi SAKIP 2026. Penguatan tersebut diarahkan agar SAKIP menjadi instrumen yang memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar mengejar target pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
