GORONTALO — Partai Golkar memilih bersikap hati-hati menyikapi penahanan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram AZ. Salilama, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati). Sikap ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun, yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD setempat.
Ghalieb menegaskan bahwa pembahasan soal pengganti Fikram, baik sebagai anggota dewan maupun posisi Ketua BK, belum menjadi prioritas partai saat ini. Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan di tengah proses hukum yang masih berjalan.
Partai Hormati Proses Hukum Kejati
"Pak Fikram itu baru ditahan kemarin, apa setega itu kita sudah langsung membicarakan siapa penggantinya. Kita doakan dulu agar beliau diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadapi masalah ini," ujar Ghalieb dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di publik sejak kabar penahanan Fikram menyebar. Pertanyaan soal siapa yang bakal ditunjuk sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) hingga nasib kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi perbincangan hangat.
Menurut Ghalieb, sikap Partai Golkar jelas: menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan oleh kejaksaan. Partai tidak akan melakukan intervensi atau langkah-langkah yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Posisi Ketua BK Masih Berproses di Internal Partai
Ditanya lebih lanjut mengenai kekosongan jabatan Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb mengungkapkan bahwa hal tersebut masih akan berproses secara internal partai. Pihaknya menunggu laporan resmi dari fraksi terkait situasi terbaru di lembaga legislatif tersebut.
"DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo masih akan menunggu proses dan laporan dari fraksi terkait situasi ini. Karena posisi anggota fraksi di BK cukup mendesak sebab menyangkut kepentingan lembaga karena merupakan alat kelengkapan dewan," tegasnya.
Pernyataan Ghalieb ini menjadi penanda bahwa Partai Golkar tengah memetakan langkah strategis. Meski belum ada keputusan final, kebutuhan untuk segera mengisi posisi di BK dinilai mendesak karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan kehormatan dewan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Kejati Gorontalo mengenai detail perkara yang menjerat Fikram AZ. Salilama. Publik pun masih menunggu perkembangan proses hukum dan sikap resmi partai dalam waktu dekat.
