GORONTALO — Perencanaan aset negara di lingkungan Imigrasi Gorontalo mulai digodok sejak dini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo menggelar rapat pembahasan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Tahun Anggaran 2028 pada Selasa (14/7/2026).
Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pemberitahuan Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2028 yang diterbitkan pada 8 Juli 2026. Pembahasan diikuti oleh pejabat dan pegawai yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di kedua satuan kerja tersebut.
Apa Saja yang Dibahas dalam Penyusunan RKBMN 2028?
Forum tersebut menyoroti sejumlah aspek krusial. Pertama, penyusunan kebutuhan BMN harus berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Kedua, tim mengevaluasi hasil RKBMN Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui sebagai acuan.
Tak hanya itu, status Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN dan upaya optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia juga masuk dalam agenda. Seluruh usulan harus selaras dengan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Data Aset di Aplikasi SIMAN Wajib Mutakhir
Salah satu poin yang ditekankan dalam rapat adalah kewajiban memutakhirkan data BMN di aplikasi SIMAN. Setiap satuan kerja diminta memastikan kelengkapan data aset, mulai dari dokumen pendukung, foto aset, koordinat lokasi, hingga status penggunaan.
"Kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung, baik melalui mekanisme SIMAN maupun Non-SIMAN, menjadi perhatian agar proses penelitian dan konsolidasi usulan RKBMN berjalan sesuai jadwal," demikian salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan.
Target: Perencanaan Tepat dan Akuntabel demi Pelayanan Publik
Melalui kegiatan ini, Imigrasi Gorontalo berkomitmen menyusun usulan RKBMN Tahun Anggaran 2028 secara tepat, efektif, dan akuntabel. Perencanaan kebutuhan BMN yang baik diyakini mampu mendukung optimalisasi pengelolaan aset negara sekaligus menunjang tugas dan fungsi keimigrasian.
Harapannya, langkah ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat di Gorontalo. Perencanaan matang sejak dini menjadi kunci agar setiap usulan pengadaan barang milik negara benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
