GORONTALO — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Gorontalo pada Juni 2026 sebesar 131,04. Angka ini hanya kalah dari Sulawesi Utara yang mencapai 132,59. Sementara provinsi lain di Sulawesi berada di bawah: Sulawesi Barat 120,77, Sulawesi Selatan 118,80, Sulawesi Tenggara 101,61, dan Sulawesi Tengah 100,38.
Kepala BPS Gorontalo, dalam laporan yang dirilis pekan lalu, menyebutkan bahwa subsektor hortikultura menjadi motor utama. NTP hortikultura melonjak hingga 81,25 persen. “Kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah di tingkat petani menjadi faktor dominan,” tulisnya dalam rilis resmi.
NTUP Ikut Meningkat, Efisiensi Produksi Terjadi
Tidak hanya NTP, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Gorontalo juga naik 11,40 persen menjadi 141,42. Kenaikan ini tidak semata karena harga hasil pertanian yang membaik, tetapi juga efisiensi biaya produksi yang mulai terlihat. Artinya, petani bisa menekan pengeluaran untuk pupuk, bibit, atau transportasi sementara harga jual produk mereka tetap tinggi.
Empat Subsektor Lain Justru Tertekan
Meski secara agregat positif, data BPS menunjukkan masih ada subsektor yang kinerjanya menurun. Subsektor perikanan tercatat turun 4,61 persen, tanaman perkebunan rakyat turun 4,57 persen, peternakan turun 2,13 persen, dan tanaman pangan turun 1,50 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani di Gorontalo belum merata.
Petani padi, jagung, dan kedelai misalnya, masih menghadapi tekanan harga di tingkat konsumen sementara biaya produksi cenderung stagnan. Begitu pula dengan peternak dan nelayan yang belum menikmati momentum positif seperti petani cabai.
Stabilitas Harga Jadi Kunci Keberlanjutan
Capaian sebagai provinsi dengan NTP tertinggi kedua di Sulawesi menjadi angin segar bagi sektor pertanian Gorontalo. Namun, keberlanjutan tren ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga komoditas unggulan. Jika harga cabai kembali anjlok saat panen raya, NTP bisa terkoreksi drastis.
Pemprov Gorontalo punya pekerjaan rumah: mendorong pertumbuhan di subsektor lain agar tidak terlalu bergantung pada hortikultura. Penguatan produksi, stabilisasi harga, dan kebijakan yang menjaga daya saing usaha pertanian menjadi agenda yang mendesak.
