GORONTALO — Suasana santai mewarnai kunjungan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Bupati Boalemo Rum Pagau, dan Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar menyusuri sejumlah stan FINEXPO Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Citimall Gorontalo, Sabtu (31/10/2026) malam. Rombongan berhenti di stan BPJS Ketenagakerjaan dan terlibat perbincangan akrab dengan Kepala Cabang Gorontalo Sanco Simanullang. Topiknya: peluang Gorontalo menaikkan capaian UCJ sekaligus menjadi provinsi dengan perlindungan pekerja terbaik di Indonesia.
Sanco menyebut Gorontalo punya bekal kuat untuk bersaing di tingkat nasional. Tahun lalu, posisi UCJ Gorontalo menjadi yang tertinggi di seluruh provinsi kawasan Sulawesi dan Maluku, serta berada di peringkat kelima nasional.
"Bahkan, berdasarkan perkembangan yang kami pantau, saat ini Gorontalo sudah bergerak ke peringkat keempat nasional," ungkap Sanco.
Dengan kerja bersama, kata dia, target juara pertama nasional bukan hal mustahil untuk diperjuangkan pada tahun mendatang.
Dalam perbincangan itu, Sanco memaparkan sejumlah gagasan agar percepatan UCJ menjadi agenda kolaborasi lintas sektor. Pendekatannya sederhana, terukur, dan berorientasi pada perlindungan pekerja. Ada lima peluang yang bisa dimanfaatkan bersama:
"Ini sebenarnya bukan semata-mata pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pemerintah daerah, perusahaan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, dampaknya akan jauh lebih besar," ujar Sanco.
Ia menegaskan pencapaian UCJ tak seharusnya hanya dipandang sebagai perlombaan peringkat. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika semakin banyak pekerja dan keluarganya mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Gubernur Gusnar Ismail. Ia mempersilakan gagasan itu dibahas lebih lanjut dan meminta agar dipersiapkan tim yang dapat bekerja bersama untuk persiapan di 2027.
"Silakan dibahas dan disiapkan tim secara bersama-sama, segera duduk dan dibahas bersama," demikian respons Gubernur sebagaimana disampaikan dalam perbincangan tersebut.
Di tempat yang sama, Bupati Boalemo Rum Pagau menyampaikan pihaknya telah menyiapkan langkah perlindungan pekerja yang akan diperjuangkan melalui APBD Tahun Anggaran 2027. Bupati juga menyoroti pentingnya melibatkan perusahaan lewat program CSR serta memperluas perlindungan kepada pekerja informal, terutama petani yang jumlahnya cukup besar di Boalemo.
"Sudah kita siapkan, bahkan melibatkan dan menghimbau kontribusi perusahaan perusahaan lewat CSR. Kita bergotong royong semua. Termasuk juga petani petani lewat dinas pertanian," ujarnya.
Langkah tersebut dinilai strategis karena perlindungan pekerja tidak hanya dibutuhkan mereka yang bekerja di sektor formal, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan pertanian dan usaha mandiri.