POHUWATO — Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Pohuwato, Febriyanto Mardain, yang akrab disapa Febri. Menurutnya, gejolak yang tengah dihadapi pengurus DPP PPP tidak memengaruhi sikap kader di daerah. "Sebagai kader dan pengurus PPP di tingkat cabang, kami DPC PPP Pohuwato solid dan mendukung keputusan hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas). Kami tegaskan bahwa kami solid mendukung hasil putusan rakornas tersebut," kata Febriyanto, Ahad, 8 November 2026.
Siapa yang Diberhentikan dalam Rakornas PPP
Rakornas yang digelar belum lama ini memutuskan merestrukturisasi kepengurusan DPP PPP. Dua posisi yang terdampak adalah Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen dan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto. Keputusan itu berlaku untuk kepengurusan DPP PPP periode 2025-2030.
Febriyanto menilai langkah tersebut sebagai bagian dari sikap politik partai berlambang ka'bah itu untuk membawa PPP menjadi lebih baik. Ia pun mengajak seluruh pengurus DPC PPP Pohuwato menghormati keputusan yang diambil ketua umum DPP.
Alasan DPC Pohuwato Tunduk pada Putusan Pusat
Bagi Febriyanto, keputusan merestrukturisasi internal DPP diambil melalui mekanisme rapat koordinasi nasional. Karena itu, pengurus di tingkat cabang tidak punya alasan untuk tidak mengikuti hasilnya.
"Keputusan merestrukturirasi internal DPP ini diambil dalam rapat koordinasi nasional. Sehingganya, sebagai pengurus di tingkat cabang kami tentunya tunduk dengan keputusan tersebut, pada intinya kami Sami'na wa atho'na dan mendukung putusan rapat koordinasi nasional," tegasnya.
Soliditas Kader di Daerah Jadi Kunci
Pernyataan DPC PPP Pohuwato menunjukkan dinamika di tingkat pusat tidak otomatis merembet ke daerah. Pengurus cabang memilih menempatkan diri sebagai pelaksana keputusan partai. Sikap serupa disebut juga disampaikan kader PPP di sejumlah daerah lain.
Dengan posisi itu, DPC PPP Pohuwato berharap restrukturisasi kepengurusan DPP berjalan sesuai agenda partai. Febriyanto menekankan dukungan penuh terhadap Ketua Umum Muhammad Mardiono dalam merestrukturisasi kepengurusan DPP.
