GORONTALO — Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim membawa agenda penguatan fiskal daerah ke Jakarta, menemui Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Rombongan juga mendampingi pembahasan bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Mandiri Kita Sukses, PT AKR Corporindo Tbk, dan PT Agro Artha Surya. Seluruh rangkaian berlangsung pada 11-13 November 2026.
Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepakatan antara Pemprov Gorontalo dan Kejati Gorontalo yang diteken 27 Agustus 2026. Kesepakatan itu menjadi dasar pendampingan hukum sekaligus penguatan penerimaan daerah.
Evaluasi Ranperda PDRD dan Opsi Investasi Lewat BUMD
Di Kemendagri, Bapenda membahas evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pembahasan juga menyentuh peluang peningkatan penerimaan dari aktivitas pertambangan.
Salah satu opsi yang dikaji adalah pengembangan investasi daerah atau penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun rencana itu tetap harus mempertimbangkan kelayakan bisnis, kapasitas keuangan daerah, dan kesesuaian dengan ketentuan hukum.
Melalui konsultasi tersebut, Bapenda berharap kebijakan pendapatan daerah punya landasan regulasi lebih kuat sekaligus membuka sumber penerimaan baru yang berkelanjutan.
Royalti Emas Pohuwato dan Rekonsiliasi DBH Pertambangan
Bapenda mendatangi Ditjen Minerba untuk memperkuat pengawasan dan validasi data pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato. Fokusnya mencakup data produksi, penjualan, hingga pembayaran royalti, dengan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) sebagai salah satu perusahaan yang menjadi perhatian.
Bapenda mengkaji mekanisme penghitungan, pencatatan, dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data pembayaran royalti itu dibutuhkan sebagai dasar pencocokan dan rekonsiliasi perhitungan DBH pertambangan yang menjadi hak Pemprov Gorontalo.
"Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pertambangan tidak cukup hanya melihat besaran produksi dan penjualan. Kami juga perlu memastikan data pembayaran royalti tercatat secara akurat dan dapat direkonsiliasi dengan perhitungan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah," ujar Danial Ibrahim.
16 Pengiriman Doré, 4.964 Kilogram Emas Dicocokkan dengan ANTAM
Bapenda menemui ANTAM untuk mencocokkan informasi pengiriman, proses pemurnian, dan transaksi penjualan emas dari aktivitas PT PETS di Pohuwato. Data yang dihimpun mencatat 16 kali pengiriman doré dengan akumulasi berat sekitar 4.964 kilogram.
Material tersebut selanjutnya menjalani pemurnian untuk menghasilkan emas dan perak. Informasi ini menjadi instrumen untuk menguji kesesuaian antara jumlah produksi, hasil pemurnian, nilai penjualan, dan laporan pembayaran royalti perusahaan.
Data pembanding dari ANTAM diharapkan memperkuat verifikasi bersama Ditjen Minerba dan Kementerian Keuangan. Dengan begitu, penghitungan dan penyaluran DBH pertambangan kepada daerah bertumpu pada informasi yang lebih akurat.
PBBKB Disasar Lewat Data Penyaluran BBM
Sektor distribusi energi juga masuk bidikan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pertemuan dengan PT Mandiri Kita Sukses dan PT AKR Corporindo Tbk diarahkan pada pencocokan data penyaluran bahan bakar minyak kepada konsumen maupun perusahaan.
Langkah ini menempatkan pajak bahan bakar sebagai salah satu tumpuan penerimaan daerah, selain royalti tambang dan dana bagi hasil perkebunan sawit. Pemprov Gorontalo menargetkan penguatan kemandirian fiskal melalui koordinasi lintas kementerian dan perusahaan yang beraktivitas di wilayahnya.
Bapenda mendorong keterbukaan dan pertukaran data antara pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Pertukaran informasi itu menjadi kunci agar setiap rupiah penerimaan daerah dapat dihitung dan ditelusuri sumbernya.
