KOTA GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui pelatihan yang menyasar generasi muda sekaligus aparatur pengelola data. Workshop di Hotel Damhil itu diikuti 50 mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo, dengan narasumber dari kepolisian, akademisi, dan Badan Siber dan Sandi Negara.
Jamal Nganro mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo membuka kegiatan tersebut. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang dinilai makin sering mengintai data pribadi maupun data kelembagaan pemerintahan.
Ancaman yang Jadi Sasaran Pelatihan
Bidang Persandian Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo merancang workshop untuk mencegah kebocoran data, pencurian akun, phising, malware, ransomware, serta penyalahgunaan informasi pribadi dan lembaga pemerintahan.
Menurut Jamal, ancaman-ancaman itu bisa berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Efek lanjutannya menyentuh keberlangsungan pelayanan publik dan keamanan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
"Oleh karena itu keamanan data tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dan Statistik atau pengelola teknologi informasi saja. Keamanan data merupakan tanggung jawab kita bersama," tegas Jamal.
Dorongan Penguatan SDM dan Kepatuhan Regulasi
Jamal mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat tata kelola keamanan informasi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia disebutnya sebagai kunci, di samping memastikan data pribadi masyarakat dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudahan dari kemajuan teknologi informasi, kata Jamal, membawa tantangan tersendiri. Keamanan data dan perlindungan privasi menjadi dua hal yang menuntut perhatian bersama.
"Workshop ini merupakan bagian dari upaya bersama kita untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," imbuhnya.
Siapa Saja Narasumbernya
Pelatihan menghadirkan tiga narasumber dengan latar berbeda. Maruly Pardede dari Dirreskrimsus Polda Gorontalo membawa perspektif penegakan hukum siber.
Rochmad Mohammad Thohir Yasin, dosen lektor Fakultas UNG, mengisi sesi akademik. Adapun Anggita Ratna Savitri, Sandiman Ahli Pertama pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, memberi materi dari sisi kebijakan keamanan siber pemerintah.
Kombinasi ketiganya diharapkan membekali peserta dengan pemahaman teknis sekaligus kesadaran akan risiko yang mengintai di ruang digital. Mahasiswa yang mengikuti workshop ini diproyeksikan menjadi garda terdepan literasi keamanan data di lingkungan kampus dan masyarakat.
