GORONTALO — Perintah perampingan ini bukan sekadar wacana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden secara khusus menyoroti struktur organisasi yang terlalu gemuk di tubuh perusahaan pelat merah. Lapisan demi lapisan manajemen yang berlapis-lapis dianggap menjadi biang keladi lambatnya eksekusi bisnis.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," ujar Teddy dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Danantara Sudah Gas Pol, 274 Perusahaan Masuk Program Perampingan
Eksekusi di lapangan ternyata sudah berjalan. CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa program streamlining telah mencakup 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Kebijakan ini tidak hanya menyasar Pertamina dan PLN, tetapi juga bakal diterapkan ke seluruh BUMN lain.
Rosan menegaskan arahan Presiden sudah mulai ditindaklanjuti. "Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pekan lalu.
Rapat di Hambalang itu sendiri dihadiri deretan pejabat kunci: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN M. Herindra, dan Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah. Hadir pula Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
B50 dan Bioetanol Ikut Dibahas di Sela Rapat
Dalam kesempatan yang sama, Simon Aloysius Mantiri melaporkan perkembangan program biodiesel 50 persen (B50) yang berjalan sejak Juli 2026. Dirut Pertamina itu juga memaparkan kesiapan infrastruktur perusahaan untuk mendukung program bioetanol, bagian dari agenda transisi energi pemerintah.
Penyederhanaan struktur ini menjadi krusial ketika BUMN dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat, seperti fluktuasi harga energi atau perubahan kebijakan global. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, koordinasi antar-entitas usaha diharapkan lebih efektif.
Harapannya, BUMN bisa bergerak lebih lincah, memangkas biaya operasional yang tidak perlu, dan mempercepat eksekusi proyek strategis nasional—terutama yang menyangkut ketahanan energi dan transformasi ekonomi. Efisiensi ini pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan negara dan kualitas layanan publik yang dirasakan masyarakat.
