GORONTALO — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar perampingan BUMN dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026). Ia menyebut jumlah BUMN yang saat ini lebih dari 1.000 perusahaan akan dipangkas hingga hanya menyisakan sekitar 250 entitas.
“Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?” tanya Prabowo kepada Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang langsung dijawab dengan anggukan.
Menurut Prabowo, langkah ini bertujuan menekan biaya overhead yang selama ini membebani keuangan negara. Ia menyoroti beban gaji direksi dan komisaris di perusahaan yang tidak menghasilkan laba.
Gaji Direksi dan Komisaris Jadi Beban Negara
Prabowo memaparkan bahwa perampingan ini akan menghilangkan biaya operasional yang tidak produktif. “Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5. 750 komisaris, dikali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya.
Presiden juga menyebut bahwa selama ini banyak BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan namun tetap beroperasi. “Masalahnya kemarin BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia, saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” ujarnya.
Laba BUMN Mulai Membaik Berkat Danantara
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membacakan usulan para guru besar mengenai alokasi dana riset perguruan tinggi yang bersumber dari sebagian laba BUMN. “Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya,” kata Prabowo.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan BUMN mulai membaik setelah intervensi Danantara, meskipun masih banyak perusahaan yang perlu ditertibkan. Langkah perampingan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan uang rakyat dikelola secara optimal.
Dengan target akhir hanya 250 BUMN, pemerintah berencana menutup lebih dari 750 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak efisien. Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi seluruh BUMN untuk segera membenahi kinerja atau bersiap menghadapi likuidasi.
