GORONTALO — Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kanwil Ditjenpas Gorontalo meninjau langsung pelaksanaan tugas di LPKA Kelas II Gorontalo, Selasa (09/06/2026). Kegiatan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Gorontalo itu berlangsung sejak pukul 09.00 Wita.
Monitoring ini mencakup sejumlah aspek penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di LPKA. Salah satu fokus utamanya adalah pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat (SPKM), dua instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan publik sekaligus komitmen satuan kerja dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Reformasi Birokrasi dan Target WBK/WBBM
Tim Monev juga mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh program dan inovasi berjalan sesuai target yang ditetapkan.
Selain itu, tim memeriksa kelengkapan dan kualitas data dukung yang digunakan dalam penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan penerapan pengendalian intern yang efektif dan akuntabel di lingkungan LPKA Kelas II Gorontalo.
Pemantauan Aplikasi e-Monev Bappenas
Dalam kegiatan yang sama, monitoring juga dilakukan terhadap pengisian aplikasi e-Monev Bappenas. Langkah ini untuk memastikan pelaporan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim Monev Kanwil Ditjenpas Gorontalo memberikan sejumlah masukan, arahan, serta rekomendasi konstruktif kepada jajaran LPKA Kelas II Gorontalo. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta penyempurnaan kelengkapan data dukung berbagai program.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, LPKA Kelas II Gorontalo diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi, mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas, serta mewujudkan kinerja yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
