GORONTALO — Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Gorontalo, Helmi Rasid, angkat bicara soal isu yang menyebut Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo mulai meninggalkan Gubernur Gusnar Ismail dalam koalisi. Ia menegaskan informasi itu menyesatkan dan merupakan bentuk pembodohan terhadap publik.
Menurut Helmi, isu tersebut sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang sejak awal tidak suka dengan pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah. Ia menilai pemberitaan yang beredar sudah tendensius dan tidak mengikuti kaidah jurnalistik serta keberimbangan.
Rapat Internal Fraksi Dinilai Wajar
Helmi menjelaskan, Fraksi Golkar memang menggelar rapat internal yang membahas evaluasi sekaligus proyeksi pemerintahan Gusnar-Idah. Namun, kegiatan seperti ini dinilai lazim dilakukan oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengawasan.
"Apa yang salah dengan rapat Fraksi Golkar? Tidak ada yang salah dalam rapat itu. Semua fraksi biasa melakukan rapat internal termasuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah," bebernya.
Logika yang Janggal di Balik Isu Penarikan Dukungan
Helmi menyoroti kejanggalan logika dari isu yang beredar. Ia mengingatkan bahwa Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, merupakan Ketua DPD I Partai Golkar. Jika Golkar disebut-sebut meninggalkan koalisi, hal itu dinilainya lucu dan tidak masuk akal.
"Ibu Wakil Gubernur Idah Syaidah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar, kemudian Golkar diisukan meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah. Ini menjadi lucu, dan opini sesat seperti ini perlu diluruskan," tegas anggota Fraksi Demokrat Boalemo itu.
Demokrat Juga Lakukan Evaluasi Internal
Helmi mengungkapkan, Partai Demokrat Gorontalo juga telah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah jauh sebelum isu ini mencuat. Evaluasi tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk, termasuk untuk memproyeksikan langkah partai menghadapi Pemilu 2029.
"Jadi bukan hanya Fraksi Golkar yang melakukan evaluasi. Kami Partai Demokrat yang juga pengusung, sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini. Semua fraksi dan partai politik memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi," jelasnya.
Dinamika Politik Dianggap Hal Biasa
Helmi menilai dinamika politik dalam pemerintahan daerah merupakan hal yang biasa. Ia menekankan bahwa semua evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk perbaikan dan perubahan Gorontalo ke depan, bukan untuk memecah koalisi.
"Dinamika politik dalam pemerintahan sudah hal yang biasa. Semua cukup dengan komunikasi yang baik lintas partai. Jadi kalau ada yang mengaitkan Golkar akan meninggalkan pemerintahan Gusnar-Idah, itu opini sesat yang sengaja dibuat oleh orang yang memiliki penyakit hati," ketusnya.
