KOTA GORONTALO — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mengalokasikan dana sebesar Rp 1,24 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pesisir di Gorontalo. Anggaran fantastis tersebut diproyeksikan untuk membangun 62 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tersebar di wilayah kabupaten dan kota.
Kepastian kucuran dana ini mengemuka saat Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Kehadiran kepala negara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor kelautan sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
Sinergi Program Agromaritim dengan Proyek Nasional
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan bahwa komitmen KKP merupakan bentuk apresiasi terhadap keselarasan program daerah dengan visi pusat. Gusnar berhasil meyakinkan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa konsep agromaritim yang diusung Pemprov Gorontalo sejalan dengan pengembangan KNMP.
“Ini adalah apresiasi atas kerja keras kita semua. Program Agromaritim bukan hanya tentang menanam atau menangkap ikan, tapi tentang membangun ekonomi pesisir berbasis ekosistim,” ujar Gubernur Gusnar di sela-sela mendampingi Presiden Prabowo.
Pembangunan 62 kampung nelayan ini diharapkan tidak hanya menyentuh perbaikan fisik hunian, tetapi juga mencakup penyediaan sarana prasarana tangkap yang lebih modern bagi nelayan setempat. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri di kawasan pesisir.
Pemprov Gorontalo Kejar Kelengkapan Administrasi Lahan
Menindaklanjuti komitmen besar tersebut, Gubernur Gusnar telah menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo untuk bergerak cepat. Koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota kini menjadi prioritas utama guna memastikan kesiapan lokasi pembangunan.
Pemerintah daerah diminta segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan agar proses pencairan anggaran dari KKP tidak menemui kendala. Kecepatan verifikasi berkas di tingkat daerah akan menentukan seberapa cepat proyek fisik bisa dimulai di lapangan.
“Ini adalah kesempatan emas yang akan kami jemput sama-sama, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Saya mengajak mari kita bergandeng tangan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran besar ini untuk kepentingan nelayan,” pungkas Gusnar.
