GORONTALO — Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta kembali membebaskan sanksi administratif PKB dan BBNKB untuk wajib pajak yang menunggak, berlaku 2 November hingga 31 Desember 2026. Pemutihan berjalan otomatis tanpa permohonan, sehingga pemilik kendaraan bisa melunasi tunggakan tanpa bunga keterlambatan. Program ini menjadi periode kedua setelah pembebasan serupa pada 1 Juni–31 Agustus 2026.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pemutihan denda pajak kendaraan lewat akun Instagram humaspajakjakarta. Kebijakan menyasar wajib pajak yang terlambat membayar, dengan cakupan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Denda Dihapus Otomatis, Tanpa Berkas Permohonan
Pembebasan diberikan secara otomatis. Wajib pajak tidak perlu mengajukan penghapusan denda maupun menjalani proses administrasi tambahan di kantor Samsat.
Artinya, pemilik kendaraan cukup melunasi pokok tunggakan pajak. Bunga keterlambatan yang biasanya menempel pada tagihan PKB tidak lagi dihitung selama periode pemutihan berlangsung.
Mekanisme tanpa permohonan ini memangkas satu tahap yang biasanya jadi hambatan: antrean loket dan verifikasi berkas penghapusan denda.
Bisa Dibayar Online, tapi ke Samsat Tetap Bawa Berkas Ini
Pembayaran pajak bisa diurus secara daring. Namun jika wajib pajak memilih datang ke kantor Samsat, persyaratan yang dibawa sama seperti pengurusan perpanjangan STNK tahunan maupun lima tahunan.
Untuk perpanjangan STNK tahunan, siapkan STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, KTP asli dan fotokopi pemilik sesuai data identitas kendaraan, serta surat kuasa bila pengurusan diwakilkan pihak lain.
Khusus perpanjangan STNK lima tahunan, pelat nomor dan lembar STNK akan diganti baru. Kendaraan wajib dihadirkan ke Samsat untuk cek fisik. Berkasnya: STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, KTP asli pemilik beserta fotokopi, surat kuasa jika pemilik berhalangan hadir, dan unit kendaraan yang akan diperpanjang.
Periode Kedua Setelah Pemutihan Juni–Agustus 2026
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya membebaskan sanksi administratif bagi wajib pajak yang membayar pajak terutang pada 1 Juni–31 Agustus 2026. Periode yang dibuka 2 November 2026 memperpanjang kesempatan bagi pemilik kendaraan yang belum memanfaatkan program pertama.
Bagi pemilik kendaraan yang menunggak lebih dari satu tahun, pemutihan ini berdampak langsung pada nilai tagihan. Pokok pajak tetap dibayar, tetapi akumulasi bunga keterlambatan tidak lagi dibebankan.
Catat tanggal berakhirnya: 31 Desember 2026. Setelah periode itu lewat, sanksi administratif kembali diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.
