GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Banyumas menjajaki badan usaha milik negara (BUMN) China sebagai calon investor Tol Pejagan-Cilacap, proyek 95 kilometer senilai Rp 27 triliun yang ditargetkan mulai dibangun 2029. Penjajakan ulang dilakukan setelah calon investor sebelumnya dari Guangxi tersandung kasus korupsi di negaranya. Jika terealisasi, ruas ini bakal memangkas waktu distribusi barang dari wilayah selatan Jawa Tengah.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan pihaknya telah membawa perusahaan konstruksi pelat merah China itu ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Perusahaan tersebut disebut ikut mengerjakan Jembatan Suramadu. "Saya bawa ke Kementerian PU. Ya, PIC-nya yang ketemu. Ini sedang dibicarakan," kata Sadewo di Purwokerto, Sabtu.
Pertemuan dengan pejabat Kementerian PU berlangsung di Jakarta pada Rabu (14/10). Namun Sadewo belum bersedia menyebut nama perusahaan maupun nilai investasi yang ditawarkan. Penjajakan masih berjalan, sehingga belum ada penetapan investor resmi ataupun kepastian jadwal pembangunan.
Buntut Kasus Korupsi Investor Guangxi
Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Guangxi sebelumnya sudah menunjukkan keseriusan. Mereka menyampaikan letter of intent setelah berdiskusi dengan Kementerian PU. Sadewo mengaku ikut memfasilitasi pertemuan perusahaan itu dengan Menteri PU dan jajaran direktorat jenderal terkait.
Rencana kerja sama itu kandas karena pimpinan perusahaan dijerat kasus korupsi di negaranya. Kondisi tersebut memaksa Pemkab Banyumas mencari calon investor lain agar rencana pembangunan tidak ikut tersendat.
Porsi Banyumas: 40 Kilometer dan Dua Simpang Susun
Kementerian PU menargetkan Tol Pejagan-Cilacap sepanjang 95 kilometer dengan investasi sekitar Rp 27 triliun di luar pembebasan lahan, mulai dibangun pada 2029. Proyek ini menghubungkan wilayah utara dan selatan Jawa Tengah.
Ruas tol dibagi menjadi lima seksi: Bulakamba-Karanganyar, Karanganyar-Bumiayu, Bumiayu-Ajibarang, Ajibarang-Wangon, dan Wangon-Lebeng. Sekitar 40 kilometer melintasi Kabupaten Banyumas, dengan dua simpang susun di Ajibarang dan Wangon.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra pada 23 Oktober 2025 menyebut proyek masih dalam tahap pra-studi kelayakan dengan dukungan pemerintah Australia. Saat itu, lelang ditargetkan pada kuartal IV 2026 setelah perizinan lengkap.
Keterbatasan Infrastruktur Jadi Penghambat Investasi
Sadewo menegaskan pembangunan tol merupakan kewenangan pemerintah pusat. Peran Pemkab Banyumas adalah mendorong percepatan lewat komunikasi dengan kementerian dan penjajakan calon investor.
Alasannya, keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi salah satu kendala masuknya investasi ke Banyumas. Padahal daerah itu punya potensi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang dinilai kondusif.
"Saya berharap pembangunan Tol Pejagan-Cilacap dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat daya tarik investasi di Banyumas dan wilayah sekitarnya," ujar Bupati.
Bagi pelaku usaha di wilayah barat-selatan Jawa Tengah, ruas tol ini berarti jalur distribusi yang lebih pendek menuju Pelabuhan Cilacap dan kawasan industri di sekitarnya. Selama ini barang dari Banyumas dan sekitarnya harus melewati jalan nasional yang padat.
Status proyek masih menunggu kepastian investor. Tanpa mitra yang siap mendanai, target pembangunan 2029 berisiko mundur, sementara kebutuhan konektivitas kawasan itu makin mendesak.
