GORONTALO — Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menemukan langsung kendaraan mencurigakan saat melakukan pengawasan di Meulaboh, Aceh Jaya, dan Kota Sabang di Pulau Weh. Di bagian belakang mobil pick up itu, petugas menemukan beberapa jerigen kosong yang siap diisi.
"Kendaraan-kendaraan tersebut diduga sebagai pengerit dengan modus helikopter. Pengemudi mobil melakukan pembelian BBM subsidi di beberapa SPBU dan BBM yang berada di tangki mobil dialirkan ke jerigen untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal," kata Bambang dalam keterangan resmi, Jumat (24/7/2026).
Istilah "helikopter" merujuk pada cara pelaku memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke jerigen menggunakan selang, mirip baling-baling yang berputar. Satu mobil bisa memuat puluhan liter solar subsidi dalam sekali perjalanan.
Praktik pengerit ini membuat pasokan BBM bersubsidi di SPBU cepat habis, sementara masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkannya. Solar yang dibeli dengan harga Rp 6.800 per liter kemudian dijual lagi ke industri kecil atau nelayan dengan harga Rp 8.000-Rp 10.000 per liter.
"Tentu ini (pelanggaran) kita berikan sanksi tegas," tegas Bambang. BPH Migas mengancam akan mencabut izin operasional SPBU yang terbukti terlibat atau membiarkan praktik ini terjadi.
Selain modus helikopter, BPH Migas juga menemukan indikasi penyalahgunaan sistem digital. Pelaku kerap menggunakan banyak QR Code untuk membeli BBM subsidi di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat.
"Hati-hati dalam menerima atau melayani mobil-mobil yang selama ini disinyalir menjadi mobil pengerit di mana mobil ini memiliki banyak QR Code dan digunakan untuk mengambil alokasi atau mengambil jatah BBM untuk kemudian dijual kembali kepada yang lain," ujar Bambang.
BPH Migas meminta pengelola SPBU segera melaporkan ke Pertamina Patra Niaga atau BPH Migas jika menemukan QR Code yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga diperkuat agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Pengawasan akan terus diperketat di titik-titik rawan penyalahgunaan, terutama di wilayah pesisir dan jalur distribusi ke daerah terpencil. BPH Migas mengingatkan bahwa BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan komoditas untuk dipermainkan oleh segelintir oknum.