GORONTALO — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa tekanan fiskal dari subsidi energi pada APBN 2027 diproyeksikan berkurang signifikan. Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, penurunan ini terutama dipicu oleh harga minyak mentah dunia yang mulai landai dan langkah efisiensi melalui penggunaan bahan bakar alternatif.
“Mudah-mudahan dari turunnya harga minyak dunia, beban subsidi di tahun 2027 tidak seberat 2026. Kita tahu Indeks Brent saat ini sudah ke angka 73, dari yang bulan kemarin rata-rata di atas 100. Tekanan kepada APBN sudah jauh lebih ringan,” ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Harga Minyak Brent Turun Jadi Acuan Asumsi Makro 2027
Bambang menjelaskan, harga minyak mentah acuan Brent yang kini berada di level 73 dolar AS per barel menjadi dasar optimisme tersebut. Sebelumnya, rata-rata harga minyak dalam beberapa bulan terakhir sempat melonjak di atas 100 dolar AS, membebani postur APBN.
Ia menegaskan, proyeksi ini akan dibawa dalam pembahasan asumsi makro untuk RAPBN 2027 bersama pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang fiskal yang lebih longgar tidak boleh membuat negara lepas tangan terhadap masyarakat kecil.
Subsidi LPG dan BBM Tetap Dipertahankan, Pengawasan Diperketat
Meski beban fiskal diproyeksikan mereda, Bambang memastikan subsidi untuk LPG 3 kg dan BBM tetap menjadi prioritas. “Kita tidak semata-mata pada fiskalnya saja, tapi kepada kebijakan. Kebijakan yang kita lakukan ini akan saling memperkuat sehingga kombinasi daripada kebijakan pemerintah dan juga fiskal ini akan membuat beban subsidi itu ringan dan optimal untuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Komisi XII mendorong perluasan sistem digitalisasi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penggunaan barcode di setiap SPBU untuk pembelian Pertalite. “Kita berharap barcode itu dipergunakan lebih luas sehingga kita dapat mengawasi penyaluran agar tepat sasaran,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, sistem ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. “Kalau mobilnya BMW atau Alphard, malu lah dia pakai barcode mengisi di situ. Intinya, inovasi di bidang digitalisasi ini akan membantu kita memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Target Ketahanan Energi Nasional Bukan Sekadar Penghematan
Bambang menekankan, tujuan utama dari kebijakan energi nasional bukan sekadar menghemat uang negara. Menurutnya, kombinasi antara kebijakan pemerintah dan pengelolaan fiskal yang hati-hati bertujuan membangun ketahanan energi jangka panjang. Implementasi energi alternatif seperti B50 dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan fluktuasi harga global.
