GORONTALO — Chusnunia menegaskan bahwa angka kunjungan wisatawan dan devisa bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan sektor pariwisata. "Tidak guna pariwisata angkanya tinggi, devisa besar, kalau alamnya rusak," ujarnya.
Pertumbuhan Penginapan Nonhotel yang Tak Terdaftar
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penginapan nonhotel berkisar antara 7,4 hingga 9,7 persen per tahun. Lonjakan ini memicu keresahan di kalangan pengusaha karena pelaku usaha yang sudah terdaftar dan membayar pajak harus bersaing dengan penginapan ilegal.
"Yang resmi kena pajak dan taat pajak, yang tidak resmi dan jumlahnya terus meningkat malah dibiarkan," kata Chusnunia. Ia menambahkan, kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga membawa risiko bagi konsumen terkait keamanan dan standar layanan.
Desa Wisata Ponggok: Bukti Dampak Ekonomi Nyata
Menjawab keraguan bahwa pengembangan desa wisata kerap tidak berdampak signifikan, Chusnunia memberikan contoh Desa Wisata Ponggok di Klaten. Desa tersebut mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp14 miliar per tahun, jauh melampaui sektor pertanian tradisional.
"Dampak pariwisata itu efeknya multiplier di beberapa bidang, termasuk UMKM, keamanan, hingga masuknya program-program pemerintah ke wilayah tersebut," jelasnya.
Desentralisasi Destinasi untuk Kurangi Beban Bali dan Yogyakarta
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan bahwa indikator keberhasilan pariwisata harus bergeser dari jumlah wisatawan menjadi kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ia mendorong pembangunan destinasi baru yang selama ini belum tergarap optimal.
Menurut Evita, langkah ini menjadi solusi atas ketimpangan beban wisata yang selama ini terpusat di Pulau Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menyebarkan promosi dan infrastruktur, tekanan terhadap lingkungan di dua daerah tersebut dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah lain.
