GORONTALO UTARA — Realisasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Gorontalo Utara masih berjalan lambat di awal tahun. Data dari APBD 2026 menunjukkan bahwa dari total anggaran TKD sebesar Rp506,27 miliar, baru sepertiganya yang tersalurkan selama lima bulan pertama tahun ini.
Komponen TKD: DAU Mendominasi, DBH Hanya Rp560 Juta
Dari total realisasi Rp163,96 miliar tersebut, porsi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp121,31 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik menyusul dengan realisasi Rp42,09 miliar. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) hanya terealisasi Rp0,56 miliar atau sekitar Rp560 juta.
Anggaran TKD tahun ini tercatat turun 8,83 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Penurunan ini berpotensi mempengaruhi belanja daerah, mengingat TKD merupakan sumber utama pendapatan bagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Gorontalo Utara.
Apa Dampak Penurunan TKD bagi Pelayanan Publik?
Dengan realisasi yang baru mencapai sepertiga dari pagu dan tren penurunan anggaran, Pemkab Gorontalo Utara harus mengatur ulang prioritas belanja. DAU yang biasanya dipakai untuk belanja pegawai dan operasional dasar memang sudah hampir separuh tersalurkan, namun DAK Nonfisik yang menjadi andalan program-program kesehatan dan pendidikan masih perlu didorong penyerapannya hingga akhir tahun.
Porsi DBH yang sangat kecil—hanya Rp560 juta—menunjukkan bahwa kontribusi sektor sumber daya alam atau pajak daerah terhadap kas daerah masih minim. Kondisi ini membuat pemerintah kabupaten sangat bergantung pada transfer pusat.
Bagaimana Perbandingannya dengan Tahun Lalu?
Penurunan 8,83 persen ini menjadi catatan tersendiri bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara. Pada tahun sebelumnya, pagu TKD berada di kisaran yang lebih tinggi, sehingga ruang fiskal daerah tahun ini lebih sempit. Meski demikian, realisasi hingga Mei yang mencapai 32,39 persen masih dalam batas wajar untuk semester pertama.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengoptimalkan penyerapan sisa anggaran TKD yang mencapai Rp342,31 miliar hingga akhir tahun. Jika tidak, program-program yang bersumber dari dana transfer berpotensi molor atau tidak terserap maksimal.
