Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan revitalisasi total Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tongo dan Inengo di Kabupaten Bone Bolango kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gubernur Gusnar Ismail menargetkan intervensi pusat pada 2027 guna memperbaiki akses jalan, gudang beku, hingga fasilitas pelelangan yang kini terbengkalai.
BONE BOLANGO — Upaya memperkuat sektor perikanan di pesisir selatan Gorontalo mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah provinsi kini tengah menyiapkan proposal khusus ke pemerintah pusat untuk membenahi infrastruktur pendukung bagi nelayan di wilayah Bonepantai dan Kabila Bone.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meninjau langsung kondisi dua lokasi utama, yakni PPI Desa Tongo dan PPI Desa Inengo, pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diambil untuk memetakan kebutuhan mendesak sebelum diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Gusnar menegaskan bahwa pembenahan total menjadi harga mati agar aktivitas ekonomi nelayan bisa berjalan optimal. "Harus pembenahan total. Jadi kalau pabrik es sudah ada itu dari DAK provinsi, tinggal cold storage, kemudian pemecah es. Itu penting sekali," ujarnya saat berada di lokasi kunjungan.
Pabrik Es Tongo Mulai Beroperasi untuk Nelayan
Di PPI Desa Tongo, revitalisasi pabrik es yang rampung awal tahun ini sudah memberikan dampak nyata. Fasilitas tersebut mampu memproduksi 200 balok es dalam sekali jalan dengan harga jual Rp13.000 per balok. Kehadiran pabrik ini sangat vital untuk menjaga kesegaran tangkapan nelayan sebelum mendarat di pelabuhan.
Meski pabrik es sudah berfungsi, Gusnar mencatat masih banyak lubang dalam ekosistem perikanan di sana. Akses jalan masuk yang sempit dan rusak menjadi kendala utama distribusi hasil laut. Selain itu, fasilitas pendukung seperti pemecah es dan gudang pendingin (cold storage) masih nihil di lokasi tersebut.
Kondisi serupa juga ditemukan di PPI Inengo, Kecamatan Kabila Bone. Infrastruktur dasar yang tidak memadai membuat potensi besar dari aktivitas kapal nelayan di pesisir selatan belum tergarap maksimal secara administratif maupun ekonomi.
TPI Terbengkalai Akibat Masalah Listrik dan Air
Salah satu temuan krusial dalam peninjauan tersebut adalah bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah bertahun-tahun tidak difungsikan. Di PPI Tongo, bangunan TPI nampak mulai rusak di beberapa sudut karena tidak berpenghuni. Tidak adanya aliran air bersih dan jaringan listrik membuat bangunan tersebut kehilangan fungsinya.
Kondisi ini memaksa nelayan yang bersandar untuk langsung menjual hasil tangkapan mereka kepada pengumpul. Ikan-ikan tersebut kemudian dibawa langsung ke Kota Gorontalo tanpa melalui proses lelang di tempat asal. Padahal, volume kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut tergolong tinggi.
"Saya lihat di pelabuhan tadi kapal-kapalnya sudah banyak yang bersandar berarti ada aktivitas di situ. Demikian juga di Inengo. Rame malah," kata Gusnar menambahkan.
Sinergi Kewenangan Antara Provinsi dan Kabupaten
Persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi sempat menjadi hambatan dalam pengelolaan TPI. Secara regulasi, pengelolaan TPI berada di bawah wewenang kabupaten, sementara PPI dikelola oleh pemerintah provinsi. Namun, Gusnar memastikan hal tersebut bukan masalah mendasar.
Gubernur yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur era Fadel Muhammad ini menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi. Menurutnya, jika infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang sudah disiapkan, maka TPI harus segera diaktifkan kembali secara bersama-sama.
"Soal kewenangan itu, saya kira bisa kita urus secara bersama. Ketika kita siapkan semuanya infrastruktur, dia harus action di situ agar supaya tempat pelelangan ikan juga hidup," tegasnya.
Proposal yang akan diajukan ke KKP diharapkan bisa diintervensi pada tahun anggaran 2027. Fokus utamanya mencakup perbaikan akses jalan, revitalisasi bangunan TPI, pengadaan cold storage, serta mesin pemecah es untuk melengkapi ekosistem perikanan di pesisir selatan Bone Bolango.
