GORONTALO — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di sejumlah wilayah Sumatra untuk mendukung ketersediaan stok hingga 60 hari. Langkah ini dinilai strategis karena cadangan energi Indonesia saat ini hanya sekitar 20 hari, jauh di bawah sejumlah negara tetangga. Ekonom menyebut target tersebut dapat memperkuat posisi tawar RI saat krisis pasokan minyak dunia.
Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperpanjang daya tahan pasokan energi nasional. Saat ini kapasitas cadangan minyak Indonesia berada di kisaran 20 hari, angka yang dinilai terlalu tipis bila terjadi gangguan impor atau gejolak geopolitik.
Respons Positif dari Akademisi
Guru besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, menilai peningkatan kapasitas penyimpanan minyak sebagai langkah strategis untuk melindungi perekonomian nasional. Menurut dia, Indonesia membutuhkan cadangan energi yang lebih kuat agar aktivitas industri tidak mudah terganggu ketika krisis pasokan minyak dunia terjadi.
"Saya mendukung target pemerintah memperluas kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 20 hari menuju 60 hari," kata Murpin, Jumat (6/11/2026).
Murpin menjelaskan, cadangan yang lebih tebal memberi pemerintah waktu mengantisipasi gangguan impor, memperkuat posisi tawar dalam pembelian minyak, serta menekan risiko terhentinya aktivitas industri. Ia menegaskan target 60 hari masih berupa rencana yang menuntut kesiapan infrastruktur dan pengelolaan stok secara optimal.
"Energy security is national security," ujarnya.
Hitung Untung-Rugi Investasi
Dari sisi keekonomian, Murpin menilai pembangunan fasilitas penyimpanan tetap menguntungkan bila biaya investasi lebih kecil dibanding potensi kerugian akibat gangguan pasokan yang berhasil dihindari. Pemerintah perlu memperhitungkan biaya pembangunan, pembebasan lahan, pengisian cadangan, pemeliharaan, hingga mekanisme pelepasan stok saat darurat.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan memperhatikan transparansi investasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Setiap fasilitas yang dibangun harus benar-benar meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi krisis energi, bukan sekadar menambah kapasitas infrastruktur tanpa dukungan stok minyak yang memadai.
"Kedaulatan energi tidak diukur dari berapa 'tangki' diresmikan, melainkan berapa lama ekonomi tetap bergerak ketika dunia alami turbulensi," pungkasnya.
Dibandingkan dengan Negara Asean
Pakar kebijakan publik FISIP Universitas Tanjungpura, Dr. Erdi, M.Si., menilai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra merupakan strategi yang dibutuhkan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Menurut dia, kemampuan cadangan 60 hari akan menempatkan Indonesia setara dengan sejumlah negara Asean.
"Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari merupakan strategi untuk memperkuat ketahanan energi," ujar Erdi.
Sebagai perbandingan, Singapura memiliki cadangan minyak 50 hari, Timor Leste 90 hari, Malaysia 30 hari, Thailand 60 hari, Laos 21 hari, Vietnam 56 hari, Brunei Darussalam 31 hari, Myanmar 40 hari, dan Filipina 51 hari. Meski begitu, berdasarkan statistik penduduk dan konsumsi BBM harian, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi BBM terbesar di Asean.
Sinergi dengan Biodiesel B50 dan Bioetanol
Erdi menilai kebijakan Bahlil membangun kilang berkapasitas 60 hari serta mengembangkan program biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50 merupakan strategi yang saling melengkapi. Kedua kebijakan itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus memperkuat fundamental perekonomian nasional.
"Pengembangan E20–E50 dan B50, disertai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari, merupakan strategi terpadu untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi risiko gangguan pasokan," kata Erdi.
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Untan ini menjelaskan, kapasitas penyimpanan yang lebih besar memberi perlindungan saat terjadi gangguan pasokan akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak dunia, maupun terganggunya rantai distribusi energi internasional.
Dampak ekonominya, menurut Erdi, berpotensi lebih luas: mulai dari penghematan devisa hingga peningkatan investasi. Dengan pasokan energi yang lebih terjamin, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga dan menekan risiko inflasi akibat gejolak energi global.
Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra menjadi ujian bagi pemerintah dalam menerjemahkan target 60 hari menjadi kapasitas nyata. Publik akan menilai keberhasilan kebijakan ini bukan dari jumlah tangki yang diresmikan, melainkan dari seberapa lama roda ekonomi tetap berputar saat pasokan global terganggu.
