Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo mengikuti Data for Health Cross-Country Exchange Program 2026 di Manila, Filipina, pada 21-25 September 2026. Delegasi Gorontalo bergabung bersama perwakilan Indonesia, tuan rumah Filipina, dan Kenya untuk bertukar praktik soal pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Sekretaris Dinkes P2KB Gorontalo Jeane Istanti Dalie menyebut forum ini menjadi jalan mencari praktik yang bisa diadaptasi ke sistem kesehatan daerah.
GORONTALO — Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Jeane Istanti Dalie, mewakili daerah dalam pertemuan lintas negara yang digelar di Manila, Filipina. Ia menyampaikan pengalaman Gorontalo memakai data kesehatan untuk menyusun kebijakan, berdampingan dengan delegasi Filipina sebagai tuan rumah dan Kenya.
Program bertajuk Data for Health (D4H) Cross-Country Exchange Program 2026 itu berlangsung selama lima hari, 21 sampai 25 September 2026. Fokusnya adalah Data to Policy (D2P) Institutionalization, yakni penguatan pemanfaatan data kesehatan secara sistematis agar bisa diterjemahkan menjadi informasi berbasis bukti.
Dari Angka Menjadi Dasar Keputusan
Jeane menegaskan pemanfaatan data kesehatan tidak berhenti pada pengumpulan dan penyajian angka. Data harus mampu menghasilkan informasi yang relevan untuk menentukan prioritas dan intervensi kesehatan di daerah.
Menurut dia, data kesehatan semestinya menjadi dasar untuk melihat masalah, menentukan prioritas, menyusun intervensi, dan mengevaluasi hasil pembangunan kesehatan. Perspektif pemerintah daerah dinilai penting dalam dokumen program untuk melihat bagaimana pendekatan D2P diterapkan di tingkat sub-nasional.
"Pertukaran pengalaman ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana data dapat diintegrasikan secara lebih kuat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan," kata Jeane.
Koordinasi Antar Lembaga Jadi Sorotan
Pembelajaran dari negara lain dinilai penting untuk memperkuat tata kelola data di daerah. Jeane menyoroti tiga hal yang perlu dibenahi, mulai dari membangun koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, hingga memastikan hasil analisis data sampai ke pengambil kebijakan.
Ia berharap keikutsertaan Gorontalo tidak sekadar menambah pengetahuan baru. Ada target lebih konkret, yakni menemukan praktik yang relevan dan bisa diadaptasi dengan konteks sistem kesehatan Indonesia.
"Kami berharap bukan sekadar memperoleh pengetahuan baru, tetapi menemukan praktik yang relevan dan dapat diadaptasi dengan konteks sistem kesehatan Indonesia, khususnya dalam memperkuat perencanaan dan pelayanan kesehatan di daerah," ujar Jeane.
Lima Hari Presentasi hingga Kunjungan Institusi
Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti presentasi antar-pemerintah, diskusi teknis, dan pembelajaran antar sejawat. Agenda lain mencakup pertemuan dengan institusi terkait, kunjungan ke lembaga atau fasilitas yang menerapkan praktik pemanfaatan bukti, serta penyusunan rencana aksi implementasi.
Pada hari pertama, agenda diisi orientasi dan pengenalan konteks program, presentasi negara peserta, pemaparan perjalanan Filipina dalam menerapkan D2P, serta kunjungan ke lembaga yang mengimplementasikan pendekatan tersebut.
Hasil pertukaran diharapkan menghasilkan rangkuman pembelajaran dan praktik baik. Forum juga menyusun rencana aksi yang memuat prioritas kegiatan, penanggung jawab, jadwal, kebutuhan sumber daya, mekanisme koordinasi dan akuntabilitas, serta indikator pemantauan implementasi.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, penguatan pemanfaatan data dan bukti dalam kebijakan kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan perencanaan program dan pelayanan kesehatan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
