GORONTALO — Perwakilan disabilitas Gorontalo, Ibrahim Hasim, menyebut ruang bersuara itu selama ini sulit mereka dapatkan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Koordinator Reses Dapil I Kota Gorontalo Budi Naue, Ibrahim membeberkan daftar kebutuhan yang belum terpenuhi.
“Selama ini kami butuh ruang untuk memperjuangkan hak-hak kami,” ujarnya.
Daftar itu mencakup kursi roda, tongkat bantu jalan, alat bantu dengar, sampai bantuan usaha bagi UMKM yang dikelola penyandang disabilitas. Ibrahim menyebut aspirasi serupa sudah sering disampaikan ke organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi belum terealisasi.
Keluhan itu menjadi fokus utama reses kali ini. Sulyanto mengaku prihatin dan memastikan akan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan tersebut.
Ia sengaja mengundang kelompok disabilitas agar tahu langsung kebutuhan prioritas mereka, bukan menebak dari laporan meja.
“Teman-teman disabilitas adalah bagian masyarakat yang harus dapat perhatian dan kesempatan sama,” kata Sulyanto.
Sebagai komitmen, Sulyanto menyatakan telah menyiapkan anggaran melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Nominal yang dialokasikan Rp25 juta di APBD Perubahan 2027.
“Insyaallah sudah saya anggarkan Rp25 juta melalui Pokir di APBD Perubahan 2027. Asalkan legalitas organisasi jelas agar sesuai aturan,” tegasnya.
Syarat legalitas organisasi itu menjadi catatan penting. Tanpa dokumen yang jelas, pencairan anggaran berisiko tersendat meski alokasi sudah masuk.
Sulyanto berharap agenda reses tidak berhenti sebagai ajang curhat. Menurutnya, pertemuan ini harus jadi langkah awal memperkuat pemenuhan hak disabilitas di Gorontalo, dari alat bantu hingga pemberdayaan ekonomi.
Bagi warga Wumialo, yang paling dinanti kini adalah realisasi. Alat bantu jalan dan modal usaha yang selama ini tertunda akan jadi ukuran apakah aspirasi yang akhirnya didengar berujung pada barang dan rupiah yang benar-benar sampai.