GORONTALO — Langkah pengendalian itu diambil karena keberhasilan program pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kemampuan perangkat daerah menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan kontrak. Tim yang mendampingi monev melibatkan Kepala Biro Pengendalian Ekonomi, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Keuangan, dan Inspektorat Provinsi Gorontalo.
Di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, tim diterima Kepala Dinas Kumperindag beserta jajaran. Sementara di RSUD Ainun Habibie, monitoring dihadiri Direktur RSUD bersama jajaran manajemen rumah sakit.
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Gorontalo Richie Z. Abdulah menyebut kehadiran pimpinan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam monev. Menurut dia, forum itu memberi ruang bagi setiap instansi menjelaskan perkembangan pelaksanaan program, capaian realisasi fisik dan keuangan, serta kendala yang butuh tindak lanjut.
"Kehadiran pimpinan masing-masing perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan penjelasan terkait perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, capaian realisasi fisik dan keuangan, serta berbagai kendala yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut," kata Richie, Jumat (6/11/2026).
Monitoring berlangsung pada hari Rabu. Tujuannya memperoleh gambaran langsung soal progres paket pengadaan barang dan jasa, bukan sekadar membaca laporan capaian di atas kertas.
Perhatian tim diarahkan pada progres pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian pekerjaan di lapangan. Aspek ini dinilai krusial karena keterlambatan kerap baru terlihat saat sisa waktu menipis.
Tim juga memetakan kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian program hingga akhir tahun anggaran. Setiap perangkat daerah didorong segera menandai kegiatan yang mengalami keterlambatan, menyelesaikan persoalan yang dihadapi, lalu menyusun langkah percepatan yang terukur.
Penguatan koordinasi antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak terkait lain menjadi penekanan tim monitoring. Pengendalian progres fisik dan keuangan diminta dilakukan berkala agar potensi keterlambatan diketahui lebih dini.
Pada aspek pengadaan barang dan jasa, konsistensi pengawasan dan koordinasi diperlukan agar seluruh proses berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi. Monev ini diposisikan sebagai instrumen pengendalian pemerintah daerah untuk memastikan setiap program memberi hasil sesuai target.
Pemprov Gorontalo berharap perangkat daerah semakin proaktif mempercepat penyelesaian kegiatan dan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran. Seluruh paket pekerjaan ditargetkan selesai tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel.