GORONTALO — Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci suksesnya pendataan ekonomi nasional yang akan digelar tahun depan. BPS Provinsi Gorontalo memulai langkah strategis dengan menjalin koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk memastikan data usaha dan tenaga kerja saling melengkapi.
Agus Sudibyo menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar agenda administratif. Sensus ini merupakan pemotretan menyeluruh atas denyut ekonomi masyarakat, mulai dari usaha skala mikro hingga korporasi besar, dengan pengecualian pada sektor administrasi pemerintahan.
Pertemuan tersebut membahas keterkaitan erat antara data aktivitas usaha dengan kondisi pekerja. Menurut Agus, informasi mengenai jumlah dan sebaran tenaga kerja akan memperkaya hasil sensus, sehingga gambaran perekonomian Gorontalo tidak hanya berhenti pada angka produksi, tetapi juga mencakup kesejahteraan pelakunya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Sanco Simanullang, ST., MT., IPM., ASEAN Eng., menyambut positif inisiatif ini. Ia menilai data ekonomi tanpa data ketenagakerjaan ibarat tubuh tanpa denyut nadi—tidak utuh dan sulit dijadikan dasar kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami menyambut baik silaturahmi dan koordinasi dengan BPS Provinsi Gorontalo. Data ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, sinergi BPS dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan,” ujar Sanco.
Sinergi ini tidak hanya berhenti pada proses pendataan. Sanco menambahkan, hasil SE2026 diharapkan mampu menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang program jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
“Melalui kolaborasi ini, kita berharap dapat memberikan kontribusi terhadap tersedianya data yang lebih baik mengenai pelaku usaha, tenaga kerja dan kondisi ekonomi di Gorontalo. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki perhatian besar terhadap keberadaan pekerja di berbagai sektor usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai karakteristik pelaku usaha, termasuk mereka yang berada di sektor informal yang selama ini sulit terpetakan.
Agus Sudibyo menilai dukungan pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan SE2026. Pendataan ekonomi berlangsung dalam spektrum yang luas, sehingga keterlibatan banyak pihak mutlak diperlukan, baik untuk sosialisasi maupun dukungan teknis di lapangan.
Ia berharap sinergi ini berkembang menjadi komunikasi yang berkelanjutan, bukan sekadar seremoni koordinasi. Dengan kolaborasi yang solid, pelaksanaan SE2026 di Gorontalo diharapkan menghasilkan basis data ekonomi yang berkualitas, yang pada akhirnya menjadi fondasi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.