GORONTALO — Praktik perombakan yang dilakukan Darmawan Prasodjo dianggap kontradiktif oleh sejumlah sumber di internal PLN. Seorang sumber di PLN Pusat mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dua posisi direksi di PLN Nusantara Power—perusahaan sub-holding—masih dibiarkan kosong.
"Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara," ujar sumber tersebut. Ia menambahkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk holding PLN pun belum digelar, sementara tujuh direksi lainnya belum menerima SK perpanjangan jabatan sejak November lalu.
Namun, di tengah kondisi itu, Darmawan justru bergerak cepat. "Persis dua atau tiga hari lagi lebaran, terjadi perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam dan pergantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC)," beber sumber tersebut.
Keanehan lain terlihat pada penempatan posisi Direksi PLN NPC. Jabatan yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk itu justru diisi oleh Murdifi, mantan General Manager PLN UID Jawa Agung yang resmi pensiun sebagai pegawai per 1 April 2025.
"Pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber yang enggan disebutkan namanya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk abuse of power yang mencederai tata kelola perusahaan.
Tekanan untuk mengganti Darmawan Prasodjo datang dari berbagai pihak. Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, menyoroti keanehan di tubuh PT PLN (Persero). Menurutnya, di saat BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog sudah berganti direktur utama, PLN justru seolah kebal terhadap perubahan.
"Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" tanya Yudhistira heran. Ia mendesak Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan penyegaran di jajaran direksi PLN.
"Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN," tegas Yudhistira. Bahkan, ia bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri sebelumnya telah melaporkan dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut, menurutnya, masih dalam tahap penyelidikan.
"Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutup Yudhistira.