BONE BOLANGO — Ombudsman RI turun langsung ke lapangan memantau progres pembangunan Bendungan Bolango Ulu yang sudah mencapai 95 persen. Proyek strategis nasional di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, ini ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Anggota Ombudsman RI, Partono Samino, mengungkapkan masih ada dua kendala utama yang menghambat penyelesaian proyek. Pertama, soal pembebasan lahan di kawasan eks transmigrasi di bagian hulu bendungan.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tim satgas dari Kejaksaan Tinggi kemudian dari ATR/BPN yang akan memverifikasi langsung terkait dengan dokumen kepemilikan lahan itu," ujar Partono kepada awak media di lokasi, Kamis (9/7/2026).
Kendala kedua yang disorot Ombudsman adalah soal anggaran. Kondisi efisiensi yang sedang berjalan menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran pembangunan bendungan ini.
Meski begitu, Partono optimistis target penyelesaian tetap bisa dikejar. Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga DPR bisa mempercepat realisasi proyek ini.
"Targetnya ini tahun 2026 bisa diselesaikan. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terutama dari pemerintah dan DPR, itu rencana di akhir tahun 2026 bisa selesai dan bisa dimanfaatkan," pungkasnya.
Bendungan Bolango Ulu dirancang sebagai proyek multiguna. Manfaat yang bakal dirasakan masyarakat Gorontalo mencakup irigasi untuk lahan pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, panel surya (PLTS), hingga penyediaan air baku.
Partono menekankan, setiap keterlambatan penyelesaian proyek berarti menunda manfaat yang seharusnya sudah bisa dinikmati warga. Ia mendorong semua pihak untuk bekerja lebih cepat.
"Harapannya agar bendungan ini bisa selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya dari bendungan ini bisa secepatnya dirasakan oleh masyarakat Gorontalo," tutupnya.