GORONTALO — Jalan Sapta Marga yang membentang di wilayah Gorontalo menjadi perhatian serius Pemprov setempat pascabencana longsor yang merusak badan jalan. Ruas ini merupakan jalur vital bagi distribusi logistik dan mobilitas warga antar kabupaten.
Longsor yang terjadi sebelumnya mengakibatkan kerusakan struktural di beberapa titik. Kondisi tanah di sekitar lokasi masih labil, sehingga risiko longsor susulan tetap tinggi jika tidak segera ditangani secara permanen.
Pemprov Gorontalo menilai perbaikan darurat saja tidak cukup. Dibutuhkan penanganan konstruksi jangka panjang yang hanya bisa didanai melalui APBN, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.
Meski angka pasti belum diumumkan secara resmi, usulan yang diajukan Pemprov Gorontalo mencakup biaya rekayasa teknik dan konstruksi ulang di titik-titik rawan longsor. Proses pengajuan telah masuk ke tahap verifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pemerintah daerah berharap usulan ini mendapat prioritas mengingat urgensi pemulihan akses jalan yang sempat terputus total selama beberapa hari.
Masyarakat pengguna Jalan Sapta Marga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih panjang dan berisiko. Aktivitas ekonomi seperti pengangkutan hasil pertanian dan sembako dari pedesaan ke kota ikut terganggu.
Selain itu, akses layanan darurat seperti ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran menjadi terhambat jika jalur utama tidak segera pulih. Warga di sejumlah desa di sekitar lokasi longsor juga masih mengandalkan jalan setapak untuk keluar masuk.
Sembari menunggu persetujuan APBN, Pemprov Gorontalo telah memasang rambu peringatan dan petugas di titik rawan longsor. Kendaraan berat dilarang melintas sementara waktu untuk mengurangi beban pada struktur jalan yang rusak.
Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gorontalo juga melakukan pemantauan rutin setiap hari. Jika intensitas hujan tinggi, jalur tersebut akan ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan.
Belum ada kepastian jadwal hingga usulan pendanaan disetujui DPR RI dan ditandatangani presiden. Namun, Pemprov Gorontalo optimistis proses penganggaran dapat rampung dalam beberapa bulan ke depan agar pengerjaan fisik bisa dimulai sebelum musim hujan puncak tiba.
Jika disetujui, proyek ini akan menjadi salah satu prioritas infrastruktur di Gorontalo pada tahun anggaran mendatang.