GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memfinalisasi daftar data daerah untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Proses ini menjadi fondasi dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Sumarto Biki mengatakan, data yang disusun merupakan data sektoral dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Data ini nantinya akan diintegrasikan dengan data makro ekonomi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Data yang nanti kita hasilkan bentuknya adalah data sektor. Ketika dihubungkan dengan data makro ekonomi, bahan sandingannya adalah sumber data ekonomi makro yang dihasilkan oleh pembina data dalam hal ini BPS," kata Sumarto di Gorontalo, Selasa.
Pemadanan Data untuk Identifikasi Kesenjangan Ekonomi
Sumarto menjelaskan, pemadanan antara data sektoral dan data makro ekonomi dilakukan untuk melihat hubungan dan interoperabilitas keduanya. Integrasi ini diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah.
"Nanti kita akan melihat kesenjangan ekonomi seperti apa, potensi ekonomi Provinsi Gorontalo seperti apa, prospek usaha ekonomi ke depan seperti apa. Itu akan terlihat ketika kedua data tersebut saling dibandingkan," ujarnya.
Dengan gambaran yang utuh, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi, mengidentifikasi kesenjangan, serta menyusun strategi pengembangan usaha yang lebih tepat sasaran. Data yang akurat menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kolaborasi Multi Pihak dalam Penyusunan Data
Kegiatan finalisasi daftar data daerah ini merupakan bagian dari tahapan kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Provinsi Gorontalo. Prosesnya dikoordinasikan oleh Bappeda melalui kolaborasi dengan Dinas Kominfotik dan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.
Hasil akhir dari proses ini berupa daftar data sektoral yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan di berbagai sektor. Data menjadi fondasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat.
