BONE BOLANGO — Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa menyatakan pemerintah daerah masih memegang komitmen bahwa PT Gorontalo Minerals memasuki tahap produksi pada kuartal II 2027. Jadwal itu sudah beberapa kali bergeser, dan pemda berharap target terbaru tidak kembali berubah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD Bone Bolango, Rabu (16/9/2026). RDP itu mempertemukan DPRD, Pemkab Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang, serta pihak PT GM.
Bagi Iwan, kepastian jadwal produksi bukan satu-satunya hal yang harus disiapkan. Persoalan sosial di sekitar wilayah pertambangan dinilai harus berjalan beriringan sebelum perusahaan masuk tahap operasi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam RDP adalah konflik antara perusahaan dan penambang lokal. Iwan meminta persoalan itu dicarikan solusi yang memberi kepastian bagi seluruh pihak.
"Konflik-konflik sosial ini bisa teratasi, ada solusi yang bisa diterima. Bukan hanya kepentingan GM, tapi teman-teman penambang yang sementara melakukan aktivitas di sana juga mereka bisa beroleh solusi yang lebih pasti," ujar Iwan.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten tetap memberi ruang bagi investasi PT GM. Namun dukungan itu, kata Iwan, harus dibarengi penyelesaian persoalan masyarakat sekitar tambang.
Pemda juga menyoroti manfaat ekonomi yang diharapkan muncul dari operasional PT GM. Iwan meminta perusahaan membuka ruang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas perusahaan.
Penyerapan tenaga kerja, menurut dia, tidak semestinya terbatas pada posisi pekerjaan dasar atau unskilled labor. Warga Bone Bolango diharapkan bisa mengisi posisi yang membutuhkan keahlian dan kompetensi sesuai kualifikasi mereka.
Hal serupa disampaikan terhadap pelaku usaha lokal. Pemda mendorong agar supplier dan pelaku usaha di daerah masuk dalam rantai pasok PT GM sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Asisten III Setda Bone Bolango yang juga Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ichsan Budiman Wantogia, mengatakan daerah membutuhkan dua hal sekaligus, yakni kepastian investasi dan kepastian penyelesaian konflik.
Menurut Ichsan, investasi PT GM berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, share profit, pendapatan asli daerah (PAD), serta manfaat ekonomi lain. Karena itu, keberadaan investasi tersebut harus memberi nilai tambah yang dirasakan daerah dan masyarakat.
"Jangan sampai investasi berjalan, tetapi konflik juga berjalan," tegasnya.
Ichsan mendorong PT GM memetakan potensi konflik sebelum memasuki tahap operasi. Langkah itu dinilai penting agar persoalan yang berpotensi menghambat kegiatan perusahaan bisa diantisipasi sejak awal.
Pemda mendorong penerapan pola collaborative governance dengan mempertemukan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam satu mekanisme penyelesaian persoalan. Pola itu dinilai penting karena ribuan masyarakat disebut masih menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
Dalam RDP itu, Ichsan juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT GM. Ia meminta kejelasan soal waktu penyampaian maupun pemaparan dokumen tersebut kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.
Informasi relevan dalam RKAB dibutuhkan untuk mendukung sinkronisasi, pengawasan, serta koordinasi menjelang operasional perusahaan.
Pemda menyoroti rencana pengolahan hasil tambang. Mereka ingin mengetahui sejauh mana produksi PT GM nantinya memberi nilai tambah bagi daerah, termasuk peluang pengolahan lebih lanjut di wilayah lokal.
Mekanisme pengangkutan hasil produksi dan pengelolaan hasil tambang juga dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Acuannya adalah kontrak karya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan target produksi yang kembali diarahkan pada kuartal II 2027, pemerintah daerah berharap seluruh persoalan yang berpotensi menghambat operasional diselesaikan sejak sekarang. Bagi Pemkab Bone Bolango, keberhasilan investasi PT GM tidak hanya diukur dari dimulainya produksi, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan perusahaan mampu memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat sekitar.