GORONTALO — Chief Executive Officer SUN Energy, Emmanuel Jefferson, mengungkapkan bahwa permintaan pemasangan PLTS dari sektor swasta sebenarnya sudah sangat besar. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan kapasitas regulasi dan dukungan finansial dari pemerintah.
"Sebenarnya dari perusahaan swasta itu sendiri demand-nya sudah banyak untuk pasang PLTS. Nah bagaimana regulasi memang bisa memfasilitasi itu," ujarnya dalam BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Salah satu contoh nyata adalah kebijakan PLTS Atap. Dalam dua tahun terakhir, jumlah pelanggan yang ingin memasang fasilitas ini jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Akibatnya, calon pengguna harus rela mengantre hingga siklus kuota berikutnya dibuka.
"Antrean orang pengen pakai atap itu lebih tinggi daripada kuota yang tersedia," kata Jefferson.
Di sisi lain, persoalan klasik muncul dari sisi pembiayaan. Meski minat investor global dari China, Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Eropa tergolong tinggi, belum banyak proyek energi surya di Indonesia yang dinilai bankable. Kondisi ini makin pelik ketika suku bunga acuan naik dan nilai tukar rupiah terdepresiasi.
Jefferson menghitung, depresiasi nilai tukar saja mampu mendongkrak biaya modal proyek hingga 30 persen dalam setahun terakhir. "Capex yang sama tahun lalu, tahun ini sudah naik 30 persen karena depresiasi alone, dan dengan suku bunga yang naik. Jadi banyak proyek yang tadinya bankable bisa menjadi tidak bankable," tuturnya.
Kendala utama justru bukan lagi pada teknologi. Jefferson menegaskan, keekonomian PLTS kini sudah masuk akal untuk diterapkan di berbagai sektor industri, mulai dari fast-moving consumer goods (FMCG), manufaktur, hingga otomotif.
Bahkan untuk sektor pertambangan, kombinasi PLTS dengan battery storage terbukti mampu menekan biaya listrik operasional dibandingkan penggunaan diesel generator set (genset). "Kalau kita ngomongin industri pertambangan, PLTS dengan battery storage sebagai baseload untuk support operasional listrik itu kita sudah proven bisa lebih murah," jelasnya.
Jefferson menilai, pemerintah perlu berinovasi dalam skema pembiayaan dan insentif untuk mengejar target 100 GW. Dia mencontohkan pengalaman SUN Energy yang memiliki solar farm berkapasitas 130 MW di Australia.
Di negara tersebut, pemerintah memberikan insentif bagi pembangkit yang memasok listrik ke jaringan (grid). Besaran insentif dikaitkan dengan kinerja pembangkit dan dievaluasi setiap tahun. Model ini dinilai efektif mendorong akselerasi proyek energi terbarukan.
"Jadi hal-hal sepertilah inovasi yang kita butuhkan untuk mengakselerasi karena demand-nya sudah ada, tinggal regulasi yang mendukung dan memang ada financing yang mendukung," pungkasnya.