GORONTALO — Antrean pembelian bahan bakar minyak di sejumlah daerah dinilai bukan semata akibat gangguan logistik, melainkan turut diperkeruh aksi spekulan yang memanfaatkan fluktuasi harga energi. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang melebar menjadi pemicu utama. Situasi ini berpotensi mengganggu pasokan bagi konsumen yang benar-benar membutuhkan.
Wijayanto Samirin menilai gangguan logistik memang menjadi salah satu faktor pemicu antrean pembelian BBM di sejumlah daerah. Namun, ia menyoroti keterlibatan pihak yang memanfaatkan momentum untuk meraup keuntungan secara tidak sah. Hal itu disampaikannya saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (15/10/2026).
Spekulan Manfaatkan Selisih Harga Subsidi dan Nonsubsidi
Menurut Wijayanto, spekulan selalu muncul ketika harga energi berfluktuasi dan disparitas harga antara produk bersubsidi dan nonsubsidi melebar. Kondisi perekonomian saat ini, katanya, menjadi ladang subur bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
"Spekulan selalu muncul pada saat harga berubah-ubah dan disparitas harga antara BBM atau LPG subsidi dan nonsubsidi melebar," kata Wijayanto.
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan antrean tidak bisa dilepaskan dari perilaku pasar yang mencari celah keuntungan. Selisih harga yang lebar membuka ruang pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali di luar jalur resmi.
Penyebab Antrean di Lapangan
Antrean pembelian BBM dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dalam periode yang sama. Gangguan logistik disebut sebagai salah satu pemicu awal, sebelum aksi penimbunan memperparah situasi di lapangan.
Dampaknya paling dirasakan konsumen yang membutuhkan BBM untuk aktivitas harian. Antrean panjang membuat waktu pengisian lebih lama dan meningkatkan risiko kelangkaan di titik-titik tertentu.
Risiko bagi Konsumen dan Pasokan
Jika tidak ditangani, aksi spekulasi dapat memperlebar jarak antara ketersediaan pasokan dan permintaan riil. Konsumen yang tidak sempat mengisi ulang berpotensi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah belum merinci langkah khusus menindak spekulan dalam pernyataan yang dikutip ini. Pengawasan distribusi di tingkat pengecer menjadi kunci untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Wijayanto tidak menyebut besaran lonjakan harga atau jumlah unit yang ditimbun. Ia hanya menekankan pola yang berulang setiap kali disparitas harga melebar antara produk bersubsidi dan nonsubsidi.
