JAKARTA — Akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, mulai diperjuangkan serius ke pemerintah pusat. Gubernur Gorontalo Gusnar datang langsung ke Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kehutanan di Jakarta, didampingi Pemda Bone Bolango serta Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Langkah itu ditempuh untuk memastikan persoalan jalan Pinogu tidak berhenti di tingkat daerah. Pemprov Gorontalo ingin menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemerintah menjadi kunci memperjuangkan kepentingan warga.
Niat tersebut disambut baik Bupati Ismet dan jajaran, termasuk pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kemenhut.
Pembahasan dengan Kemenhut: Pemanfaatan Kawasan dan Pelebaran Jalan
Di Kementerian Kehutanan, tim Pemprov Gorontalo dan Pemkab Bone Bolango diterima Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko. Pertemuan berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Agenda utama pertemuan menyangkut persetujuan pemanfaatan kawasan serta perubahan lebar Jalan Pinogu. Jalan yang saat ini hanya sekitar dua meter direncanakan dilebarkan menjadi enam meter dengan panjang kurang lebih 42 kilometer.
Pelebaran itu dinilai penting karena kondisi jalan yang ada menyulitkan warga Pinogu saat melintas. Perubahan status dan lebar jalan membutuhkan persetujuan pemanfaatan kawasan hutan dari Kemenhut.
Ketua DPRD Gorontalo Sebut Pembahasan Capai 90 Persen
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili menyebut pembahasan bersama Dirjen KSDAE telah mencapai sekitar 90 persen. Hampir seluruh pihak terkait hadir untuk mengawal langsung akses jalan Pinogu.
"Pak Gubernur benar-benar memperjuangkan proyek Jalan Pinogu ini. Beliau ingin memastikan bagaimana sulitnya masyarakat melintasi jalan yang ada di Pinogu," kata Thomas.
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan akses Pinogu bukan sekadar proyek infrastruktur. Ada kebutuhan mendesak warga yang harus dijawab dengan kehadiran negara di setiap tingkatan pemerintahan.
Pemkab Bone Bolango Siapkan Kebutuhan Teknis Jalan Status Kabupaten
Pemkab Bone Bolango menyambut baik langkah Gubernur Gusnar. Mereka menilai ada perhatian dan keseriusan dari pemerintah provinsi yang patut didukung.
"Ini adalah dukungan luar biasa untuk masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango. Tentu tugas pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis terkait bagaimana proyek jalan ini kita tingkatkan menjadi jalan status kabupaten," ujar Sekda Bone Bolango Iwan Mustapa.
Pernyataan Sekda menempatkan kesiapan teknis sebagai pekerjaan rumah Pemkab. Peningkatan status jalan menjadi jalan kabupaten menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pembangunan berjalan.
Pembiayaan Jalan Pinogu Dikoordinasikan ke Bappenas dan Kemenkeu
Selain aspek perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan, Pemprov Gorontalo akan mengawal kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Dua kementerian itu memegang peran berbeda: Bappenas pada perencanaan program, Kemenkeu pada penyediaan anggaran. Keduanya menjadi pintu yang harus dilalui agar pembangunan Jalan Pinogu masuk dalam skema pendanaan yang jelas.
Dengan pembahasan perizinan yang disebut sudah mendekati rampung, perhatian berikutnya beralih ke kepastian anggaran. Warga Pinogu menantikan jalan enam meter sepanjang 42 kilometer itu benar-benar terwujud, bukan sekadar dibahas di ruang rapat Jakarta.
